Oleh: Novli B Thyssen SH, Ketua KIPP Jatim

– TRIBUNNEWS.COM-Panitia Pengawas Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan Bupati di 19 kabupaten dan kota di Jatim bahwa jadwal tersebut telah melaksanakan rencana daerah 2020 Pemilu yang terjadwal tidak memanfaatkan situasi pandemi untuk menguntungkan mereka dari pilkada serentak pada tahun 2020.

Dilihat dari kemampuan pemimpin daerah sebagai pengambil keputusan daerah, potensi pemimpin daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa alokasi sumber daya manusia yang kedudukan dan posisinya secara strategis berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Misal, menempatkan seseorang di satgas atau satgas regional untuk menangani Covid 19. — -Dengan mengemban posisi strategis ini, orang menduga bahwa sangat mungkin untuk mensosialisasikan calon pemimpin daerah dan masyarakat.

Baca: Hargai Sikap Saya, Pimpinan DPD Evaluasi Proses Pilkada Desember 2007-Bacaan: Jika Pengurus Daerah Tidak Kerjasama Dalam Pengalokasian Dana Pilkada, Ini Tafsir Kemendagri-Dalam Posisi Strategis Pengaturan tersebut dapat digunakan untuk mendorong interaksi sosial dengan manfaat pemilu di masa depan di kantor.Selain itu, lembaga pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat ditukar dengan bentuk komunitas yang kemudian memenangkan pemilu.

2016 Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1991 mengatur bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kekuasaan, tata cara, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan. – Baik itu di daerahnya sendiri, apakah itu di daerah lain dalam kurun waktu enam bulan, hingga tanggal penetapan bakal calon.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *