Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Ia pun terjatuh di tangga. Dia telah digerakkan oleh mahkota, dan dia masih memikul beban yang berat.

Beginilah nasib hari ini.Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2020, jatuh pada pengusaha.Berhubungan dengan penyelenggaraan tabungan-perumahan rakyat atau Tapera, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi ) Ditandatangani pada 20 Mei 2020.

PP 25/2020 menjadi payung hukum bagi Badan Pengelola Tapera (BP) untuk melaksanakan perpajakan dalam waktu dekat.

Dikutip dari berbagai sumber, BP Tapera akan memungut dan mengatur penggunaan Relokasi Pejabat Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta para pekerja di perusahaan swasta.

Berdasarkan Pasal 15 PP 25/2020, simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari simpanan, gaji peserta pekerja dan peserta mandiri.

Baca: Jokowi tandatangani PP Tapera, pekerja bergaji akan menukik-untuk Tapera untuk membayar 3%, dimana 0,5% dibayar oleh pemberi kerja atau pengusaha / perusahaan, dan 2,5% sisanya dibayar oleh pekerja, yang harus dipotong dari upah. Peserta mandiri yang iurannya dibayar sendiri.

Jika pegawai pensiun, yakni 58 tahun, kepesertaan di BP Tapera akan dihentikan. Dana disimpan dalam deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *