Penulis: Juru bicara MPR Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM- ketika masing-masing pemerintah daerah (Pemda) mulai menyadari urgensi pandemi saat ini di 19 pemulihan ekonomi Covid, pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) telah menjadi kebijakan yang produktif. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara bersamaan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Guna mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah perlu mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku usaha dapat melakukan kegiatan produksi. Ketika kasus Covid-19 meningkat, siapa pun bisa mendengarkan data publik dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menularkan ketakutan tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya – sebaliknya, dalam pandemi Covid 19, pemerintah harus dan harus membangkitkan optimisme publik. Pandemi ini menghancurkan fondasi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai transmisi Covid-19, pemerintah juga akan menjadi pemimpin dan penggerak dalam mencari dan memulai landasan ekonomi. Demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, kita harus memiliki keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini pada waktu yang bersamaan.

Karena dalam pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk merawat ratusan orang, tetapi di antara ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, pemerintah juga harus dengan bijak menangani lebih dari 200 juta yang sudah menanggung risiko pandemi ini. Berbagai kebutuhan orang Indonesia. Semua pemerintah daerah juga harus menunjukkan kepedulian terhadap bidang animasi lain yang akan datang dan dinamika kehidupan seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat kecewa karena setelah berbulan-bulan dilakukan pengujian oleh PSBB, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara komprehensif perumusan kebijakan, termasuk kebijakan publik yang ditempuh selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan di bidang kesehatan tidak boleh menyebabkan atau merusak serius di sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, pengambil keputusan harus mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain, yang sangat penting.

Ketika pemerintah daerah berupaya memutus rantai penularan Covid-19 dengan menggunakan cara ini sesuai kebijakan PSBB, kebijakan tersebut dapat merugikan sektor lain, terutama sektor ekonomi. Oleh karena itu, pertimbangan keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan harus melihat data yang tidak sesuai dengan kehancuran semua subsektor ekonomi, data tentang meningkatnya jumlah pengangguran, dan data pengangguran harian. Sumber pendapatan, konsekuensi bagi anak-anak, remaja dan mahasiswa yang tidak bisa tinggal di rumah, hingga kerugian besar yang harus ditanggung oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Jadi, setelah enam bulan kehidupan gelap, Anda harus memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang mengikuti prosedur kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah daerah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencontohkan terdapat 1.344 pedagang aktif yang terpapar Covid -19, dari pasar Covid -19. 27 provinsi. Jumlah terbesar adalah DKI Jakarta dengan 321 boks dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betapa PSBB menjadi tidak efektif karena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pasar adalah tempat bertemunya banyak pembeli dan penjual. Tentunya jika tidak dipantau, potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini patut mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian sanitasi di tempat umum. Dalam hal ini, ada beberapa arahan khusus, termasuk ratusan pemerintah daerah, termasuk daerah Bawasloo dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), semua perlu menekankan dan mengawasi persoalan terkait persiapan Pilkada serentak 2020.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *