Penulis: Su Hadi (C. Suhadi)

protes terhadap omnibus bill beberapa hari terakhir ini menyita perhatian masyarakat luas, selain menunjukkan arogansi dan kekerasan para pengunjuk rasa di luar, otak dibalik kinerjanya juga sama-sama Bergairah. Kekuatan otak dalam peragaan membuktikan bahwa biasanya sulit dipelajari, tapi kali ini baunya menyengat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga terekam di tengah. Mungkin ini bukan kebetulan, tapi sudah memasuki gambaran besar.

Panggilan presiden dari ketua partai yang berkuasa dari Partai Demokrat dimulai pada hari pengesahan izin tersebut dan, dalam video viral, Ketum memerintahkan penolakan untuk menyetujui surat persetujuan Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat dan keputusan Arena. Gerakan menolak RUU tersebut. Cipta Melanggar Hukum.

Mudahkah menolak RUU yang akan segera disahkan, mungkin akan dikoreksi bagi yang tidak tahu RUU tersebut, tapi tidak bagi yang tahu RUU tersebut. — Undang-undang tidak hanya akan muncul ketika RUU tersebut lolos referendum, tapi juga akan banyak liku-liku.

Pertama-tama, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (UU) ada di tangan Kongres Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus dibahas oleh Partai Rakyat Demokratik dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Sebelum membahas RUU tersebut, juga harus ada studi perguruan tinggi di perguruan tinggi, karena harus dilakukan penelitian akademis yang artinya RUU tersebut tidak hanya menyiksa masyarakat, tetapi juga memotong anggaran. tubuh. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian melakukan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *