Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan antara pemerintah dan DPR tentang Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai kontroversi dan kontroversi di masyarakat. Memasukkan TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dalam pembukaan; memperkuat panca sila Pancasila dalam trisula dan ekasila; serta memasukkan frase budaya sakral dalam teksnya.

Isu pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia, deklarasi yang dilarang di seluruh wilayah adalah tentang Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia dan melarang setiap kegiatan komunikasi atau perkembangan anggota Partai Komunis / Marx Ide atau ajaran Leninis.

TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dikecualikan dalam kata pengantarnya, UU HIP dianggap sebagai posisi politik yang memberi kesempatan pada ideologi komunis untuk bangkit kembali, dan dianggap sebagai musuh utama Pancasila. -Di sinilah, UU HIP ditentang keras oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama, yang memiliki catatan sejarah sendiri-sendiri dalam ideologi Partai Komunis. -Dua persoalan lainnya terkait dengan reduksi lima sila Pancassila menjadi trisula dan yekasila, serta penulisan istilah budaya sakral, yang sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan sejarah yang panjang.

Kedua pertanyaan tersebut berawal dari pidato Bung Karno pada 1 Juni. Oleh karena itu, perselisihan atas dua hal tersebut masih perlu diperdebatkan dalam kerangka pembahasan akademik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses legal drafting.

Baca: Konon Ruben Onsu Dulu Mendapatkan Resep Ayam Sujono dari Pegawai Bagian Dapur Geprek. Selain tiga hal pokok tersebut, Bagian Pendukung Ideologi KNPI DPP Pancasila juga Menurut saya ada masalah lain yang lebih penting yang belum banyak dibahas di publik.

Isu Terkait Status Pancasila di Indonesia Mengingat posisi Pancasila jauh lebih tinggi dari pada hukum, maka Pancasila merupakan produk hukum pada tataran hukum.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *