Penulis :. C Suhadi

Protes oposisi omnibus bill beberapa hari terakhir ini menggugah kekhawatiran masyarakat, selain menampilkan arogansi dan kekerasan para pengunjuk rasa di luar, otak di balik performanya juga tak kalah seru. Kekuatan otak dalam peragaan membuktikan bahwa biasanya sulit dipelajari, tapi kali ini baunya menyengat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga diambil. Kali ini, mungkin bukan kebetulan, tapi sudah memasuki gambaran besar.

RUU tersebut terkonsolidasi dari video call pimpinan partai yang berkuasa bersama anggota RPD saat RPD disetujui. Dan, dalam video viral tersebut, Ketum memerintahkan penolakan untuk menyetujui persetujuan Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat dan wakil buku.

Jadi, jika melihat uraian di atas, Partai Demokratik Demokrat dan Organisasi Buruh adalah bagian dari gerakan buruh yang menolak RUU tersebut. Cipta Melanggar Hukum.

Apakah begitu mudahnya menolak RUU yang akan segera disahkan, mungkin akan dikoreksi bagi yang tidak mengetahui RUU tersebut, namun tidak bagi yang mengetahui RUU tersebut. — Undang-undang tidak hanya akan muncul ketika RUU tersebut lolos referendum, tapi juga akan banyak liku-liku.

Pertama-tama, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (UU) ada di tangan Kongres Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus dibahas oleh Partai Rakyat Demokratik dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Sebelum membahas RUU tersebut juga harus ada studi perguruan tinggi di perguruan tinggi, karena harus dilakukan penelitian akademis yang artinya RUU tersebut tidak hanya asal yang dapat menyiksa masyarakat umum, tetapi juga melebihi anggaran. tubuh. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian melakukan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *