Penulis: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah meminta sejumlah BUMN efek Covid-19 Pademi (BUMN) membayar uang dalam jumlah besar 1,5383 triliun Rp 30 juta. Akibat dampak pandemi Covid-19 ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mendanai Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi dana tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu utang yang telah dilunasi oleh masyarakat kepada BUMN sebesar Rp 10,8 miliar, Rp 48 triliun, partisipasi negara (PMN) Rp 25,7 triliun, dan dana keringanan Rp 19,65 triliun. Sebanyak 45,42 triliun rupee digunakan untuk membayar kembali dana kompensasi pemerintah kepada PLN.

Akibat kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga listrik sejak 2017, dana kompensasi tersebut merupakan utang publik PLN. Faktanya, biaya ekonomi pembangkit listrik k yang ditentukan berdasarkan 3 variabel utama di masa lalu telah meningkat di masa lalu, nilai tukar rupee terhadap dolar, PCI (harga minyak mentah Indonesia) dan inflasi tahun ini selama 3 tahun.

Perbedaan antara memproduksi listrik Biaya ekonomi PLN dan harga listrik yang ditetapkan pemerintah dicatat sebagai kompensasi utang publik PLN.

Pada 2017, PLN mencatat kompensasi sebesar Rs 7,46 triliun, dan pemerintah baru membayar kompensasi pada 2019. Dana kompensasi tahun 2018 sebesar Rp 23,17, tahun 2019 sebesar Rp 22,25 triliun, dan total dana kompensasi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp45,42 miliar yang baru akan dibayarkan pada tahun 2020.

Termasuk kompensasi dalam APBN 2020 Akibat dampak pandemi Covid-19, anggaran program PEN pun meningkat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *