Dalam pembahasan proyek Teroris-Universitas Jaja Mada Law School Constitutional Law Society (CLS), berlanjutnya kegagalan aksi teroris adalah penganiayaan terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perampasan kebebasan ini merupakan perusakan budaya dan pengetahuan serta berdampak negatif pada demokrasi yang berkualitas.

Diskusi adalah sarana untuk bertukar ide, dan juga merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dari berbagai sudut. Otto Hasibuan, Presiden KAHAMAMA, meminta diteliti tuntasnya kegiatan terorisme terhadap mahasiswa UGM dan guru besar UII-oleh karena itu mengadakan diskusi merupakan salah satu bentuk forum akademik yang dirancang untuk menggali sudut pandang akademik saat membahas peristiwa. Baca: Unduh tulisan tangan Jokowi di Twitter. Lulusan Non UGM, warga Cianjur mengaku ponselnya telah di-hack-cara ini menjadi sarana literasi yang ditujukan khusus untuk kalangan akademisi dan masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan tidak menyerap peristiwa-peristiwa berikut ini: nilai nominal.

Sejak tahun 2014, penganiayaan karena kebebasan berpendapat bukanlah yang pertama kali terjadi di pemerintahan Jokowi.

Baca: Tunjukkan Foto Aparat Penegak Hukum, Polri Wajib Ungkap Pembahasan UGM Kepada Korban

Indeks HAM terbitan SETARA Institute (2019) menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Chokovi (2014-2019) , Skor kebebasan berbicara dan berekspresi hanya 1,9, dan skalanya 1 sd 7. Skor rata-rata dari 11 variabel HAM yang dievaluasi adalah 3,2.

Skor rendah untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat didukung oleh data pelanggaran berat, seperti 204 keyakinan pribadi, 32 media online diblokir, 961.456 situs web dan akun media sosial diblokir, 7 utas dibubarkan, buku terlarang, dan Penggunaan tersebut bukan merupakan pengkhianatan terhadap setidaknya 7 warga negara.

Mahfud MD, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan bahwa pemerintah tidak berada di belakang kegiatan terorisme (KompasTV, 30/5), tetapi mengesahkan penganiayaan dan pelanggaran HAM terhadap warga negara. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *