Hukum Ciptaker: jual beli kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Penulis: KH. Imam Nazuli (Imam Nazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Undang-undang penciptaan lapangan kerja yang komprehensif (UU Ciptaker) didirikan untuk membuka bidang-bidang investasi baru. Daratan yang akan dieksplorasi secara ekstensif adalah lautan dan pesisir. Kementerian Kelautan dan Investasi rupanya akan mencari proyek dalam jumlah besar.

Ekonom senior Faisal Basri (Faisal Basri) melontarkan kritik pedas. Ia mengatakan: “Dalam hal bisnis Penanaman Modal Asing (FDI), Indonesia termasuk dalam 20 besar dunia.”

Oleh karena itu, UU Ciptaker tidak perlu diterapkan. Jika kalkulasi ekonomi diperhatikan, maka sudut pandang Faisal Basri benar. — Tapi, kenyataannya, pertimbangan politik jauh lebih kuat. Hukum Ciptaker bertujuan untuk melayani kepentingan sempit atas nama investasi. Ini adalah dua hal. Untuk merebut kepentingan politik tersebut, kita dapat mencermati tiga hal: Pertama, pemerintah menetapkan logika Undang-Undang Ciptaker untuk meningkatkan investasi di Bab 1, Pasal 1, tentang investasi.

Kedua, tentang aturan pembentukan ekosistem investasi yang kondusif pada Pasal 6 bagian pertama Bab 3, terutama dengan menyederhanakan persyaratan izin usaha. Karenanya, jika persyaratan perizinannya sederhana dan jelas, investasi akan mengalir lebih mudah dan cepat.

Ketiga, Pasal 20 ayat 2 huruf e tentang penataan ruang dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kegiatan baru. Pasal 4 ayat 1, Pasal 26 bidang kegiatan terkait, yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dll. Dengan kata lain, izin usaha investor akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir untuk memaksimalkan potensi lainnya.

Pada titik ini, jelas apa yang ingin digunakan dan siapa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, investor baru hanyalah “konsumen”. Sedangkan produsen adalah pemerintah dalam hal ini departemen pemerintahan di bidang maritim dan investasi. — Selain itu, “Ciptaker Act” tidak hanya melibatkan investasi, tetapi juga berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, politik internasional Indonesia dipaksa memasuki medan pertempuran pemersatu kapitalis global. Apalagi sejak awal tahun 2020, Indonesia telah menjadi “negara maju”. Suka atau tidak, lawan Indonesia adalah China dan Amerika Serikat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *