TRIBUNNEWS.COM-Dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 daerah pada 9 Desember 2020, calon masing-masing kepala daerah (Garqada Negara) harus tunduk kepada Kongres. Sampaikan visi dan misinya ke publik sebagai bagian dari kampanye. Oleh karena itu, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Basarah menegaskan bahwa seluruh bangsa Jacada Indonesia harus berpegang pada Pancasila dan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpedoman pada nilai-nilai. Dan misi. Pancasila sedang merumuskan visi, misi dan rencananya dan akan didaftarkan pada panitia pemilihan umum. .

” Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membutuhkan visi dan misi negara Republik Indonesia sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ini tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditegaskan dalam setiap usulan pemilihan kepala daerah. ” dan pemateri webinar nasional yang diselenggarakan oleh Institut Ilmu Politik Indonesia (AIPI) pada Senin (31/8/20).

Muhammad Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, Alief Budiman, Ketua AIPI, dan Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, mengikuti webinar nasional bertema “ Visi Nasional Kesatuan Republik ”. Indonesia lolos dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Election ”, Presiden Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Muhammad dan aktivis pemilu Jeirry Sumampow dan Khoirunnisa Nur Agustyati serta tuan rumah Nur Hidayat Sardini.

Berpartisipasi di hampir 450 webinar nasional Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa dalam pengusulan visi, misi dan rencana kerjanya, Kakada selalu bekerja dalam kerangka regional sektoral dan berorientasi pada “pasar suara”. .

Semuanya benar dokter benar lulusan Universitas Dipoonegoro Semarang semua bahasa Kakadar masih mengutip Peraturan KPU RI tahun 2017 pasal 42 ayat 1 huruf q Semula tertulis: “Visi, misi dan rencana pasangan calon Nas Si mengacu pada“ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ”yang ditandatangani oleh dua pasangan calon.”

Sebenarnya Ketua DPP PDI-P menjelaskan Dikatakan untuk menjamin persatuan kepemimpinan dan pembangunan di seluruh Indonesia. Gakada harus menyusun visi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Misi dan rencana kerja yang diacu setiap orang adalah harmonis, merupakan satu kesatuan dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dan misi ditentukan oleh nilai-nilai Pancasila. Dipandu. Kebijakan dan rencana kerja para kepala daerah di Indonesia akan sejalan dengan kepemimpinan, kebijakan dan rencana kerja Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden juga harus memenuhi visi dan misi Republik Indonesia pada saat kampanye pemilu. “Di bawah binaan negara”, kata Ahmad Basarah.

Pendapat Ahmad Basarah tersebut kemudian disetujui bahkan masuk dalam “Visi Indonesia untuk Negara Bersatu” Keenam dari tujuh rekomendasi hasil webinar nasional Himpunan Ilmu Politik Indonesia. ”Republik Indonesia menandatangani“ Pemilu dan Pilkada ”melalui delapan sumber. Webinar nasional ini memang merupakan kerja sama antara AIPI dan Indonesia. Musyawarah Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI diselenggarakan secara bersama-sama.

Dalam proposal tersebut, webinar nasional juga mengemukakan bahwa pemilihan umum harus menjadi perwujudan tujuan nasional dan memperkuat negara Republik Indonesia melalui cara-cara berikut ini. Sebagai bagian dari visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional, mencapai pilar demokrasi, dan membentuk sistem politik dan pemerintahan yang efektif .— Di bagian lain, Rekomendasi tersebut juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada harus menjadi perwujudan kedaulatan rakyat, karena harus berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila, visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin persatuan dan kesatuan- — “KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI harus hidup rukun sesuai nilai masing-masing dan mendukung gagasan dan pemerintahan Musyawarah Rakyat Indonesia. Melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sesuai kewenangannya masing-masing, pokok Tugas dan fungsi mewujudkan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesiaquo tulis saran ini.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *