TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menyerukan pendekatan yang manusiawi dan persuasif pada tahap disiplin masyarakat, meski melibatkan aparat TNI dan Polri. Lestari Moerdijat mengatakan dalam siaran persnya, Jumat (29/5), telah memenuhi persyaratan kesepakatan kesehatan selama wabah Covid-19. “Nanti polisi dan TNI tidak lagi membawa pentungan apalagi senjata. Katanya mereka melengkapinya dengan masker cadangan dan hand sanitizer, misalnya cocok untuk yang tidak memakainya di tempat umum. Anggota partai NasDem.

Pada Rabu (27/5) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pada saat pandemi Covid-19, 340.000 pegawai ikut dalam proses wajib disiplin masyarakat masuk dalam kondisi normal baru. Julukan Lestari, Rerie menjelaskan Dikatakan bahwa ribuan perwira TNI telah ditugaskan ke 1.800 titik di empat provinsi dan 25 wilayah dan kota.

Rerie mengetahui bahwa Polri sedang meminta TNI untuk membantu mereka dalam wabah Covid-19 di Indonesia Selama epidemi, perkuat disiplin masyarakat dengan mematuhi kesepakatan kesehatan, katanya, bukan “jumlah polisi.

Meski begitu, dalam hal pengelolaan disiplin masyarakat, Rairi menegaskan bahwa pemerintah harus mengacu pada Pasal 30 UUD 1945, yang ditegaskan dalam Pasal 3 dan 4: (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara merupakan badan-badan nasional yang bertanggung jawab untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Dalam ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat nasional untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi , Untuk melindungi masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dan menegakkan hukum, kalau polisi kekurangan bisa minta ke polisi Indonesia. Minta bantuan TNI, ”tandasnya. Dia mengatakan memiliki jarak minimal satu meter dan menghindari keramaian.

“Untuk memungkinkan semua kelas masyarakat untuk benar-benar memahami prosedur baru sosialisasi.” Dia berkata: “Itu hanya bisa menimbulkan rasa takut, bukan kewaspadaan.” “Pendekatan ini harus memungkinkan masyarakat untuk mematuhi peraturan kesehatan. Kewaspadaan dasarnya adalah jangan takut dihukum.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *