TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan pimpinan MPR RI dan Presiden Jokowi dilaksanakan di Istana Bogor pada Rabu (2020/7/7).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden MPR RI dan Presiden Jokowi Republik Indonesia mengadakan pertemuan. Membahas persiapan pelaksanaan rapat tahunan MPR RI. Sidang diharapkan digelar pada Jumat (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu penting yang banyak menjadi perdebatan di masyarakat. — Syarief Hasan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Nyatanya, dalam dua bulan terakhir, “HIP Act” mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Bahkan, ormas terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Komisi Ulima (MUI) di Indonesia mengeluarkan pernyataan menolak UU HIP.

Anggota dewan senior Partai Demokrat ini juga sejak awal menolak RUU HIP. Menurutnya, RUU ini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Tidak hanya itu, RUU tersebut juga menurunkan, menurunkan dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menimbulkan polarisasi dan membuka pintu bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia melalui UU HIP. -Syarief Hasan juga menghimbau agar Presiden Jokowi mengambil keputusan dan tindakan tegas dalam menyikapi UU HIP tersebut. Siarif mengatakan: “Pada pertemuan ini, atas nama Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia, kami mendesak Presiden Yokowi mengambil tindakan tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP.” Hasan– – Ia juga menyarankan agar Presiden Jokowi (Jokowi) segera membalas, meminta penolakan pembahasan RUU HIP, agar tidak dituntut. Syarief Hasan dari Istana Bogor mengatakan: “Perusahaan juga perlu mengklarifikasi sikap pemerintah terhadap UU HIP.”

Presiden Chokovi saat ini mengumumkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik (Menkopolhukam) akan dilantik pada Rabu. Mengumumkan posisi resmi di UU HIP (22/7/2020). Menkopolhukam akan memperhatikan usulan yang dibuat oleh Partai Demokrat ini.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *