Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja dari sisi wirausaha. Melalui podcast Ngobras to Ngompol (Obrolan Dialog Politik yang Menarik) di kanal Youtube Bamsoet, ia mewawancarai Rosan Roeslani, Presiden KADIN Indonesia.

“Rosan Roeslani, Ketua KADIN, menilai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Sapu) harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, dan dengan mempertemukan organisasi pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh, pendekatan tripartit antara pemerintah dan parlemen Implementasi. Bamsoet mengatakan dalam podcast Ngobras di Ngompol dan Rosan Roeslani dalam podcast Ngobras di Ngompol (Selasa, 10) di Jakarta (Selasa, 10) bahwa “UU Cipta Kerja” dipercaya dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melanda komunitas investasi Indonesia. / 13/20 ) .

Presiden DP R ke-20 RI menjelaskan pandangan Rosen bahwa lahirnya “Job Creation Act” akan memudahkan investasi untuk masuk ke India. Selain mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha dalam negeri, skala menengah Begitu pula dengan pengusaha kecil, banyak korban PHK. Dalam dokumen tersebut, sedikitnya 5 juta orang telah di-PHK, 7 juta orang pengangguran terbuka, dan 8 juta orang lainnya masih paruh waktu, ”jelas Bamsoet. Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI menambahkan, adanya UU Cipta Karya juga menempatkan pengusaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk mereka yang mendapat manfaat dari Perjanjian Jam Kerja Tertentu (PKWT). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 61A, apabila kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu diputus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 (1) huruf b dan c, pengusaha wajib membayar kompensasi ekonomi kepada pekerja / pekerja. – “Masyarakat juga harus mewaspadai perkembangan hoax dan informasi palsu di media sosial, yang tidak kondusif bagi“ Job Creation Act ”. Misalnya, menganggap bahwa“ Job Creation Act ”memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menggunakan jam kerja karena Hanya diperbolehkan libur satu hari dalam seminggu. Bansout mengatakan: “Informasi ini sangat tidak akurat dan mungkin disalahpahami. Wakil Presiden Pemuda Pancasila menambahkan bahwa dalam Pasal 77 ayat 2b undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja, jelas jam kerja bisa 5 hari kerja dalam seminggu. 8 jam, 1 hari, 40 minggu dan 1 minggu. Selama periode ini huruf a berarti jam kerja adalah 6 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu 7 jam, 1 hari, 40 minggu, dan 1 minggu

“Jadi kalau mau 6 Anda dapat memilih antara hari kerja atau 5 hari kerja. Minta beberapa pekerja untuk mengambil 6 hari kerja. Beberapa juga memiliki 5 hari kerja. Itu tergantung kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, ”kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *