TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang akan digelar mulai 16 hingga 7 April untuk segera mengakhiri pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ide (RUU). RUU HIP tersebut ditolak Wakil Ketua Pembina Pancasila (HIP). Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Jadi alasan bagi Partai Demokrat untuk bekerja sama dengan pemerintah menghentikan pembahasan dengan sikap formal, bahkan mencabut RUU HIP dari item prioritas 2020 dan long list 2020-2024, ”ujarnya dalam siaran pers. Jakarta, Rabu (15/7). -Hidayat menyayangkan hasil rapat legislatif DPR RI dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun tidak menghapus RUU HIP dari daftar RUU. Bahkan, RUU tersebut Penolakan besar-besaran itu dipimpin oleh organisasi keagamaan di seluruh negeri, mulai dari organisasi keagamaan, pemuda Pancasila hingga organisasi veteran dan veteran. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan keinginan mereka secara serius.

“Fraksi PKS legislatif Anggota Baleg DPR RI juga menyampaikan suara dan keinginannya kepada pemerintah (diwakili oleh Menkumham) dan DPD pada rapat kerja Baleg DPR RI, sehingga ketiga pihak tersebut memutuskan untuk menghentikan pembicaraannya, membahas RUU HIP, bahkan mencabutnya dari rencana legislasi nasional. Menarik tagihan HIP deProlegnas. Pimpinan DPR membuat komitmen publik kepada pimpinan ormas yang memiliki hak tersebut. Protes terhadap RUU HIP menghentikan pembahasan. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui RUU HIP yang bermasalah ini. Jadi tunggu apalagi? FPKS di Baleg mengingat beberapa konten yang meragukan. Kemudian diabaikan, jadi dibawa ke Paripurna. Dalam rapat paripurna, penolakan terhadap FPKS dan partai demokrasi juga tidak dihiraukan, sehingga ketika isi RUU tersebut dipublikasikan, akhirnya menimbulkan kontroversi. Sebagai rujukan, beberapa UU HIP sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diantaranya adalah ketidaknyamanan dengan TAP MPRS XXV / 1966 yang melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Pancasila yang tegas dalam Trisila dan ekasila melanggar banyak ketentuan dalam UU HIP tentang “ketuhanan”. Hal ini bertentangan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Pancasila. Hal ini juga terkait dengan visi dan karakter Pancasila dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan UU Pancasila 18 Agustus 1945. Bahkan UU Prolegnas HIP sudah dikeluarkan, sehingga sengketa ini dihentikan. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dan semangat RMR dapat dipertahankan. Setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus mengatasi Covid-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan, ”pungkasnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *