TRIBUNNEWS.COM-Perlindungan lansia (lanjut usia) seringkali tidak mendapat perhatian utama negara, karena selalu berbenturan dengan produktivitas. Ke depan, langkah-langkah konkret dan segera harus diambil untuk memprediksi peningkatan populasi lansia.

“Lansia adalah bagian dari tahapan kehidupan seseorang. Data BKKBN memperkirakan pada tahun 2025 jumlah ini akan meningkat 15% dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengadopsi serangkaian Langkah-langkah yang diukur dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, ”kata wakil ketua majelis. Komite Pertimbangan Rakyat Lestari Moerdijat mengadakan upacara pembukaan konferensi virtual di Persatuan Ahli Geriatri Medis Indonesia (Pergemi) dalam rangka memperingati Hari Lansia Internasional, Kamis (1/10).

Leistari berkeyakinan bahwa salah satu bentuk harapan adalah segera mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi lansia.

Selain itu, sapaan Lestari, Rerie menambahkan, pemerintah juga harus menambah jumlah pelayanan administrasi. Di banyak rumah sakit selama pandemi ini.

Data hemodialisis mencatat, 16% dari total kasus positif Covid-19 di Tanah Air berasal dari lansia, dengan angka kematian 44%.

Partai NasDem justru menjelaskan bahwa undang-undang yang mewajibkan pemerintah melindungi lansia cukup komprehensif. Di antaranya, Pasal 30 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. benda.

Selain itu, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia Nomor 13 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Ryry berharap pemerintah dapat menjalankan tugas dengan ikhlas untuk mematuhi beberapa peraturan tersebut. Rerie, pandemi Covid-19 saat ini di negara tersebut tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dan ancaman terhadap lansia bahkan lebih besar.

Dalam kesempatan konferensi ilmiah, Pergemi memberikan 30 saran kepada pemerintah, yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Beradaptasi dengan kebiasaan baru selama pandemi Covid-19.

Proposal pemerintah berfokus pada perkiraan bau pemerintah untuk memastikan alat uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik yang terjangkau (RT-PCR) di institusi medis dan komunitas pelacakan kontak untuk lansia. Selain meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan / atau pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan layanan konseling jarak jauh, layanan home care dan home delivery. Tindakan darurat dari rekomendasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan mitranya didesak untuk memenuhi kebutuhan para lansia agar mereka dapat dengan mudah memperoleh peluang sosial dan ekonomi, cocok untuk lansia, dan selalu mematuhi prosedur kebersihan yang ketat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *