TRIBUNNEWS.COM-Dr Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Massachusetts, Massachusetts) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar.

Wilayah lautan lebih besar dari daratan, dan hampir 64% alam Indonesia ditemukan di perairan dan samudra. Sebagian dari kekayaan itu sendiri merupakan berkah negara Indonesia. Jika semua persoalan tersebut dimaksimalkan maka akan berdampak sangat baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Tapi, dari diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dia mengatakan:“ Ada menteri dan penasehat dari KKP. Saat dia menyampaikan potensi laut kita, kita Potensi laut negara hanya dikuasai 20%. ”Gus Jazil, nama kolektif dari Fraksi Partai Bangun Nasional (PKB), berpendapat masalah ini harus lebih diperhatikan karena masyarakat tidak boleh kurang dimanfaatkan oleh strategi Indonesia. Status maritim bahkan disebut sebagai poros samudera dunia. Karena meski poros samudra global tidak bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bisa jadi menjadi pertanyaan apakah yang namanya poros itu nyata atau hanya jargon saja. Ia pembicara dari pembahasan empat pilar. Topik rakyatnya adalah “ Pengelolaan dan pemberdayaan nusantara.Jumat (28/8/2020) dan Humas MPR RI dan Koordinator Pers MPR / DPR RI Media Center, Lobi Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayen Jakarta Kerjasama antar anggota DPRD RI Ketua MPR RI / DPD RI Sudan Sultan Bachtiar Najamudin Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Anggota MPR RI / Panitia Keempat Wakil Ketua DPR RI H. Lahir di pulau de Bawean di Gresik, Jawa Timur, speed up Dan untuk memperluas dan memaksimalkan pengelolaan potensi maritim Indonesia, beberapa hal perlu diperhatikan, termasuk regulasi. Ia menambahkan: “Seperti aturan kapal karam dulu, sekarang sudah berubah, jadi lobster masa lalu tidak bisa diubah.

Gus Jazir melanjutkan, masalahnya bukan perubahan kebijakan, tetapi sejauh ini. Dalam kondisi yang tepat, kebijakan dapat meningkatkan kapasitas nelayan atau masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan.

” Intinya, kebijakan atau regulasi yang mengedepankan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir harus konsisten. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *