JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah untuk memimpin dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut untuk mengakhiri Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (UU). Perselisihan. Hukum yang menciptakan lapangan kerja. Semua PP yang terkait dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja harus memenuhi keinginan pekerja dan masyarakat pelaku ekonomi.

” Kita semua tahu bahwa untuk menerapkan hukum, diperlukan peraturan pemerintah. Undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja yang baru saja disahkan oleh Republik Demokratik Rakyat, tentu saja tidak akan langsung diterapkan sampai pemerintah atau presiden mengeluarkan peraturan baru tentang pelaksanaannya. hukum. Karena itu, saya minta pemerintah segera mencabut PP penciptaan lapangan kerja. ”Kata Bamsoet di Jakarta, Senin (20/12/20).

Presiden ke-20 Tentara Revolusioner Demokratik RI meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersabar dan menunggu terciptanya lapangan kerja. Pedoman pelaksanaan hukum. Nantinya, regulasi yang lebih jelas terkait implementasi UU Cipta Kerja akan tercermin dalam regulasi pemerintah termasuk regulasi pemerintah daerah. Namun, untuk menghindari perselisihan, pemerintah pusat dan daerah harus memberi ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan.

Kepala Kementerian Pertahanan dan Kepala Kementerian Pertahanan Nasional menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat juga dituntut untuk tidak termakan oleh penipuan, informasi palsu dan informasi yang tidak benar terkait dengan UU Cipta Kerja. Jangan sampai pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah negara dan bersatu memanfaatkan minimnya pemahaman publik. “Hak cuti ditolak, atau jam kerja tidak dibatasi. Semua itu tidak benar. Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pesan-pesan scam yang jauh dari akal sehat,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *