TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengungkapkan, Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sudah mencapai kesepakatan dengan MPR RI dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Sikap. LVRI), Veteran (PPAD), Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan ormas lainnya, orang-orang ini menganggap Pancasila sebagai ideologi nasional yang tidak diatur undang-undang. Atas dasar itulah, “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila” (RUU HIP) tidak perlu dibahas, karena hanya akan menimbulkan banyak kontroversi dalam kehidupan berbangsa. Dewan Pancasila yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh karena itu perlu memberikan payung hukum bagi BPIP, bukan UU HIP. Joko Widodo juga menyatakan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pekan lalu bahwa pemerintah telah menginstruksikan Menkopulhukam. Ia mengatakan: “Mahfud MD akan mengkaji usulan kerangka hukum BPIP.” Bamsoet berada di Kantor Kepresidenan MPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/20). Pada acara resepsi Pimpinan KAHMI yang digelar mantan presiden DPR RI itu juga mengundang KAHMI beserta jajaran eksekutifnya untuk disebar di berbagai daerah guna memperkuat MPR bersama Indonesia. Kerjasama dalam sosialisasi empat pilar MPR RI. Dukungan KAHMI akan semakin menjadi dukungan organisasi keagamaan untuk memperkuat persatuan bangsa. yang terselenggara dalam empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka empat pilar MPR RI. Diharapkan sinergi lebih lanjut antara MPR RI dan KAHMI akan membawa banyak kemajuan dalam pelaksanaan empat pilar Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. Kata Bamsoet.

Mantan presidium KAHMI dan anggota panitia ahli KAHM mengatakan bahwa Presiden Soekarno adalah pendiri dan penerbit. Ia mengenang: “Indonesia bukan negara satu orang, bukan negara kelompok. Tapi semua negara adalah semua orang. ”Terlihat bahwa semangat gotong royong merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa dan bangsa .-“ Empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Bhineka Tunggal Ika). Sebagai negara dan negara, Indonesia menjamin akan selalu ada, tidak akan terpecah-pecah, dan tidak akan hilang karenanya, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *