Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung keputusan pemerintah untuk mendorong perkembangan industri surat kabar dalam menghadapi wabah Covid-19. Ini termasuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk surat kabar, menunda atau menunda biaya listrik, mengurangi tarif pajak perusahaan hingga 50%, membebaskan karyawan dengan pendapatan di bawah 200 rupiah dari pajak penghasilan (PPh) juta dolar per bulan, dan menggelapkan layanan publik. Pengeluaran periklanan. Persyaratan berbagai kementerian dan lembaga negara di media lokal.

“Sebuah kebangkitan harus segera dilakukan agar industri surat kabar tidak terbunuh oleh pandemi 19. Dukungan pemerintah kepada pers telah menunjukkan keseriusannya dengan mengedepankan penyediaan informasi yang akurat. Dalam upaya memerangi penipuan, pers telah waspada. Stigma negatif tenaga medis menyebabkan tenaga medis cepat menolak dan menggunakan tanda obat untuk tes, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap scam rendah, “kata Bamsoet. Selasa (28/7/20) jaringan media online Indonesia 2020 ( JMSI) pada resepsi 2025.

P Pimpinan JMSI 2020-2025 yang hadir antara lain Presiden Tegu Sentosa, Kepala Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani, Anggota Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman dan Presiden JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa. DPRRI pun turut berpartisipasi dalam pers dunia. Orang-orang di dunia pers meyakini bahwa tantangan terbesar yang dihadapi media massa saat ini bukan lagi dari otoritarianisme negara. Namun gebrakan media sosial dapat menghasilkan hoax dan ujaran metodis kebencian. Namun media tidak bisa lagi. Kehilangan Media harus terus membuktikan bahwa mereka adalah rujukan utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.Mereka tetap percaya pada media massa yaitu China (76%), Indonesia (70%), India (64%) dan Uni Emirat Arab (60%). Ya. Media massa kurang percaya diri. Bamsoet mengatakan: “Rusia (26%), Turki (27%), Jepang (35%, Inggris Raya (37%) dan Amerika Serikat (48%).”

Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan juga menegaskan Menurut Indeks Kebebasan Pers Indonesia Rendah yang dirilis oleh Reporters Without Borders, sebuah organisasi internasional yang melakukan penelitian tentang kebebasan pers global, Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara dalam laporan “Indeks Kebebasan Pers Global 2019”. Standar, seperti kemandirian media dan keamanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Fungsi. “Situasi pemberitaan kita saat ini cenderung membaik. Pers dapat memberitakan berita apapun dengan leluasa tanpa khawatir akan tekanan dari kekuasaan. Informasi apapun bisa dengan mudah didapat, karena setiap orang bebas mengungkapkan apapun, tentang apapun. Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, yang menjadi tanggung jawab kita bersama, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *