Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, juru bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih bertekad dalam melaksanakan kesepakatan sanitasi. Selain kasus Covid-19 yang terus meningkat, persiapan Pilkada Langsung 2020 juga sedang dilakukan. Cluster Covid-19 baru tidak dapat ditambahkan dalam tahap persiapan sebelum pemungutan suara Pilkada 2020.

“Persiapan Pilkada 2020 mulai mengkhawatirkan. Karena dari rangkaian kegiatan ini, banyak kasus Covid-19 yang ditemukan. Kemarin (09/05), dilaporkan sebanyak 69 petugas dari Bawaslu Boyolali. Dipastikan bereaksi positif terhadap Covid-19, bahkan dikabarkan di beberapa daerah bahkan ada calon calon (Bababasol) yang terpapar Covid-19, ”kata Bamsoet di Jakarta, Senin (7/9/20). — FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Negara, menyatakan pencatatan Babalun jelas-jelas melanggar aturan kesehatan. Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran Bapaslon masih melibatkan banyak orang, dan tata cara kebersihan diabaikan.

“Ketika ada pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian sanitasi, KPUD dan Bawaslu tidak segan-segan meminta bantuan aparat Polri untuk menjaga ketertiban. Termasuk mencari bantuan dari prajurit TNI-Polri yang bertugas melaksanakan perjanjian sanitasi di tempat umum,” Kata Bamsoet.

Ketua Umum Partai Gerakan Demokrasi dan Demokrat ke-20 itu menambahkan, saat memasuki tahapan Pilkada 71 hari, akan ada kecenderungan pelanggaran perjanjian kesehatan yang lebih besar. Sejak 26 September hingga 5 Desember 2020, “- Oleh karena itu, masyarakat Barbarong harus mampu mengontrol dukungan massa untuk memenuhi kesepakatan sanitasi. Selain itu, Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu mengatakan:” Bawaslu harus berani membatasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan persiapan Pilkada. Wakil Presiden Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila) mengenang bahwa Pirkada serentak akan diselenggarakan di 270 dapil pada tahun 2020. Letaknya di 9 provinsi dari 32 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Setiap pasangan calon tidak dapat mengontrol aktivitas simpatisan dan dukungan yang besar, serta dikhawatirkan pelanggaran terhadap perjanjian sanitasi akan semakin sering terjadi. << Minimalkan risiko penularan Dalam kampanye Pilkada, semua pemerintah daerah harus melaksanakan perjanjian sanitasi secara tegas. , Paslon harus bisa mengontrol pendukungnya. E, kegiatan Pilkada justru bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *