TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang komprehensif yang merugikan rakyat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Lama Menunggu COVID -19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, UMP di hampir semua provinsi lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah tenaga kerja semakin banyak. Semakin kecil dan tidak layak. RUU itu menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan, dan masyarakat biasa, ”kata Syarief. — Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan juga mencakup ketentuan pembayaran pesangon yang kualitasnya menurun dan tidak pasti. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena PHK pemerintah turun karena pemerintah yakin aturan lama tidak bisa ditegakkan. Syarief mengatakan: “Aturan baru ini lebih sulit untuk ditegakkan, dan itu bukan anggota keluarga.” Dia juga menyesalkan pencabutan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang komprehensif ini menggunakan landasan hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya dapat dikenakan denda. Syarief Hasan mengatakan: “Karena hanya sanksi administratif dan pelanggaran sewenang-wenang.” Selain itu, RUU tersebut juga akan mempersulit pekerja kontrak menjadi karyawan tetap, dan pemutusan hubungan kerja juga akan memudahkan. Selain hilangnya jaminan sosial bagi pekerja khususnya asuransi kesehatan dan perlindungan pensiun. Suara rakyat harus didengar, karena bukankah pemerintah bekerja untuk rakyat? “Tanya Syarief Hasan. Banyaknya penolakan dan protes dari masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat.” Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI jangan memanfaatkan Situasi pandemi ini terjadi dengan mengesahkan undang-undang yang tidak perlu karena berbahaya bagi penduduk. “RI akan lebih memperhatikan rencana penanganan pandemi Covid-19. . Mengingat jumlah positif Covid-19 yang terus meningkat setiap hari, kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus dan memprioritaskan penyelesaian Covid-19 daripada membahas RUU untuk menciptakan lapangan kerja dalam situasi yang tidak stabil saat ini. kesempatan. “Pemerintah harus hadir dan selalu mengasimilasi keinginan dan pelayanan masyarakat yang terbaik, dari pada mempersulit pekerjaan masyarakat saat pandemi Covid-19,” tutup Syarief Hasan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *