TRIBUNNEWS.COM-Sabtu (18/7/2020) dipastikan kasus Covid-19 positif di Indonesia lebih dari 84.882 orang. Jumlah konfirmasi oleh Accelerated Covid-19 Management Working Group melebihi kasus positif di China yang menjadi pusat pertama Covid-19.

Menurut data Worldometer, di Tiongkok, jumlah kasus positif Covid-19 hanya 83.644. Sedangkan di Indonesia terdapat 84.882 kasus. Dengan demikian terdapat 1.238 kasus perbedaan antara Indonesia dan China. 20 kasus. — Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sebuah partai demokrasi di Indonesia, mempertanyakan langkah yang diambil dan kemampuan pemerintah menyikapi pandemi Covid-19. Menurut dia, jumlah kasus yang besar tidak terjadi sama sekali, yang menegaskan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. – “Pemerintah harus bisa menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia melalui berbagai sumber daya yang dikelola pemerintah. Selain itu, DPR juga telah menyetujui PERPPU 1/2020 dan APBN-P 2020 yang termasuk anggaran yang sangat penting. Perubahan menanggapi pandemi. ”Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menunjukkan bahwa tingkat antusiasme masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. tinggi. Perlu diketahui bahwa angka positif adalah persentase kasus positif dari total jumlah kasus yang diperiksa. Angka positif di Indonesia relatif tinggi yaitu 12,2%. Pada saat yang sama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, idealnya, tingkat keamanan positif harus kurang dari 5%.

House of Lords Demokrat juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan upayanya untuk fokus pada optimalisasi anggaran dan pengelolaan Covid-19, serta menginstruksikan untuk menghentikan penyebaran virus corona. “Sebaiknya fokus pencegahan penyebaran Covid-19 dulu. Karena situasi ini juga akan berdampak pada perekonomian dan sektor lainnya.” Syarief Hasan mengatakan: “Fokusnya sekarang adalah Covid-19 terus meningkat, memecahkan rekor tertinggi seiring dengan jatuhnya ekonomi. “Ia juga menegaskan, pemerintah harus tegas melaksanakan kesepakatan sanitasi .-” Banyaknya kasus tersebut disebabkan banyaknya pihak yang tidak mematuhi kesepakatan. Hal ini tentunya menjadi alasan mengapa masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Syarief Hasan menyimpulkan bahwa pemerintah harus secara tegas memulihkan kepercayaan terhadap penerapan normal baru.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *