TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), bertemu dengan pimpinan Aisyiyah di Jakarta Pusat dan menggelar acara “Penyerapan Keinginan”. Acara tersebut digelar hampir pada Rabu (14/10). Kali ini Hidayat menerima banyak keinginan dari ibunya. Salah satunya melibatkan menyetujui undang-undang hak cipta.

Salah satu Pimpinan Daerah Aisyiyah, Jakarta Pusat. Syamsidar Siregar mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden MPR atas sikapnya, dan dengan tegas menolak penerapan UU Ciptaker. Syamsidar Siregar menilai hal ini patut diapresiasi, karena UU Ciptaker dinilai sebagai produk legislasi yang bermasalah dan mengganggu sosial. Syamsidar mengatakan secara online: “Kami ingin berterima kasih kepada FPKS karena telah menolak RUU Ciptaker yang komprehensif di DPR.” Muhmmadiyah, seperti mahasiswa dan pekerja, didorong oleh protes damai. Ia juga berharap tidak ada lagi kekerasan saat menyampaikan tuntutannya melalui protes Bill Ciptaker, dan menyerukan penyelidikan penuh terhadap pelaku kekerasan tersebut. -Hidayat Nur Wahid mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Aisyiyah Jakarta Pusat atas keinginannya. Dalam hal ini, Hidayat berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk mengemban tanggung jawab yang diembannya. Dalam hal ini, individu dengan kekayaan bersih juga sepakat untuk mewujudkan keinginan warga, terutama untuk terus berpartisipasi aktif dalam perlindungan UU Ciptaker.

Menurut Hidayat, pihaknya menolak “Undang-Undang Ciptaker” karena konsep aslinya mengandung banyak kejahatan. . . Selain isi draf aslinya, terdapat banyak pula muatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya ketentuan Pasal 170 atau ketentuan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, meski beberapa persoalan bisa diperbaiki, masih banyak persoalan dalam RUU tersebut. -Termasuk ketidakpastian hukum, karena banyaknya klausul membuat peraturan sepenuhnya mematuhi aturan sekunder, seperti peraturan pemerintah (PP), yang berujung pada masalah struktur hierarki. Hingga saat ini, aturan tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, tujuan semula penyederhanaan aturan hukum menjadi rumit, daripada menghadirkan kesederhanaan aturan hukum. Belum lagi, orang-orang kaya terus mengatakan bahwa orang-orang khawatir banyak peraturan yang ditetapkan dengan cara di bawah standar. Masyarakat menginginkan atau mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Proses pengesahan belum sesuai dengan peraturan DPR, sehingga menimbulkan tanda tanya besar pula, karena pada tingkat pertama, draf final yang belum terbaca dan merupakan draf pertama pada setiap lembar kertas dan proses persetujuannya. Pertimbangkan RUU di tingkat kedua atau rapat pleno. Individu-individu berpenghasilan tinggi juga mengalami beberapa masalah lain, seperti rapat pleno yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, lalu ditunda hingga 5 Oktober 2020. Kemudian, setelah rapat paripurna disetujui, nomor halaman terakhir RUU diubah dari 905 halaman menjadi 812 halaman, ditambah kalimat baru dan ketentuan hukum.

“Karena itu wajar bila undang-undang yang kontroversial ini terus-menerus dikritik. Padahal, karena banyaknya isu dan bantahan publik, Presiden Yokowi meminta agar dikeluarkan” Perppu “untuk mencabut” UU Ciptater “. -Dia menambahkan bahwa penolakan FPKS terhadap RUU Ciptaker adalah keinginan ummat. Hal itu digalakkan oleh ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah (dan tentunya Aisia), Nadradu Ra Ulama, Kongres Muslim Ketujuh dan Serikat Buruh. Partai Revolusi Demokratik, “dia mengumumkan. Berbagai tindakan anarkis dan kekerasan, termasuk kekerasan yang dialami oleh staf medis Muhammadiyah, dan penangkapan beberapa orang radikal, harus dikritik, dikoreksi, dan diulangi. Mereka yang melempari batu dan membakar publik Fasilitas melakukan investigasi terhadap orang-orang yang melanggar hukum, katanya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *