Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Jakarta Pemprov DKI akan kembali menerapkan langkah-langkah pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang ketat, kemudian harus segera melaksanakan program pendampingan bagi kelompok masyarakat terdampak. Pada masa transisi PSBB, perekonomian mulai berkembang. Kemudian, mereka masih bisa bertahan, sehingga harus segera ditolong. Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat mengatakan. Pernyataan tertulis pada Jumat (11/9/2020) seharusnya sudah benar diverifikasi. Oleh karena itu, ia menegaskan ketika kebijakan ketat PSBB diterapkan, terkait masyarakat jalanan, warung makan. Kelompok masyarakat seperti pemilik dan banyak pelaku usaha kecil lainnya bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan ini.

panggilan Lestari Rerie mengatakan, kebijakan ketat diadopsi oleh Pemprov DKI dan mulai berlaku pada Senin (14/9/2020). PSBB memang kebijakan yang sulit, namun mengingat semakin banyaknya orang yang positif Covid-19 di DKI Jakarta, kebijakan ini harus ditempuh.

Rerie berpendapat, dilema yang ada saat ini seharusnya tidak lagi dilakukan oleh pejabat atas kebijakan yang telah ditempuh. Pro dan kontra perdebatan tersebut direpotkan oleh pernyataan pro dan kontra.

“Menurut saya debat kebijakan harus dilakukan sebelum kebijakan diumumkan. Rerie mengatakan,

setelah kebijakan diumumkan, semua pihak mendukung bahwa jika ada kekurangan, mereka bisa mengajukan solusi.

Di saat kritis, di bawah kendali dan pengelolaan Covid-19, masalah bagi anggota DPRD NasDem adalah kunci untuk mengatasi wabah ini adalah persatuan antara pemerintah dan masyarakat, bukan membuat masyarakat merasa Perdebatan yang membingungkan.

Untuk membantu mempromosikan pengoperasian PSBB yang ketat, warga di setiap daerah dapat berpartisipasi aktif dalam pendaftaran tetangga yang terkena dampak kebijakan tersebut. Dia menyimpulkan: “Setidaknya ketika bantuan disalurkan ke daerah itu, itu dapat mencapai tujuannya.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *