TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan banyak organisasi sosial atas komitmennya melindungi Urama. Hidayat juga mengapresiasi posisi Presiden Joko Widodo dalam menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Selidiki secara seksama luka tusuk lokal ulama. “Gila” seperti ini. Bahkan, Jokowi juga menginstruksikan agar kasus penikaman Syekh Ali Jaber diusut tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi.

Baca: Pelaku UMKM Jamu Abadi Ungkap Ramuan Menjaga Eksistensi

“Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokovy harus memastikan bahwa semua pihak terkait ikhlas dan serius. , Pelaksanaan instruksi secara jujur ​​dan transparan. Peraturan perundang-undangan mengatur proses penegakan hukum, dan memperoleh hasil yang benar untuk menegakkan hukum dan melindungi ulama. Dengan demikian, “gila” bukan lagi mode dan spek, sehingga hukum dihormati. Dan rasa teror dan rasa tidak aman ada di antara Ulama dan Uma, situasi ini tidak akan terus meluas, ”kata Hidayat dalam berita yang dirilis di Jakarta, Kamis (17/9). -Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berterima kasih kepada polisi atas pembunuhan Syekh Ali Jabir. Karena perintah Presiden Yokowi diikuti oleh Polri, ia ditahan dan diancam hukuman berat, termasuk menggunakan pisau Syekh Ali Jabir untuk menghukum mati pelaku. – “Ini sikap yang harus diambil Polri, dan bisa menentramkan masyarakat.” Ini lebih sejalan dengan undang-undang, ketimbang pernyataan spekulatif Polri sebelumnya bahwa pelaku mengalami gangguan psikologis, ”tambah Hidayat .– –Baca: Industri Jamu Intip Pasar Global

HNW berharap kasus terorisme dan kejahatan ulama yang menyebarkan agama seperti ini, serta kasus-kasus kegilaan pelaku sebelumnya, segera diusut kembali di pengadilan .

“Lihat Pasal 44 (2). Menurut KUHP, yang berwenang akan memutuskan apakah pelaku gila atau hakim, bukan penyidik ​​atau orang lain. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada alasan untuk menghentikan penyidikan karena tersangka sudah tidak waras. Pengadilan yang transparan dan profesional mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan dan pendapat para ahli. Demi menjaga keadilan hukum, kota Umama dilindungi dari orang gila, dan orang-orang yang diganggu oleh teror ulama dan tokoh agama juga dilindungi, ”ujarnya.Selain itu, anggota Panitia Kedelapan DPR RI juga mendukung aksi banyak ormas Islam, seperti Ban Banser NU, Kokam Muhammadiyah, FPI dan PA 212 Tegaskan Akan Lindungi Ulama. — Baca: Menuju Kota Modern, Semarang Tempat Belanja Sentra yang atapnya menghadap biota laut ini perlu berperan aktif dalam menjaga ulama dan membawa rasa aman bagi ummat dan masyarakatnya.Berbagai model untuk menghadapi berbagai kemungkinan teror yang tidak terduga Tentunya kita harus selalu menghormati supremasi hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. “— Liga Nasional Barat Laut telah menjelaskan hal ini dalam” Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama “yang diajukan oleh FPKS, FPKB dan FPPP, dan akan dibahas dalam dokumen ini. . DPR, ulama atau pemuka agama, jika menjalankan fungsi ulama / tokoh agama atau menyebarkan ajaran agamanya, maka berhak atas perlindungan fisik dan hukum, namun karena keterbatasan jumlah aparat kepolisian, RUU tersebut juga mengatur peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan ulama atau Pemimpin religius. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan perkembangan yang ada, Masyarakat Gaojing berharap legal plan ini dapat segera dibahas dan diadopsi segera di DPP.

“Dalam Pancasila, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama untuk melindungi Uruma dan tokoh agama. Indonesia mengakui perempuan dari berbagai agama. Jika pemerintah menggunakan kewenangannya, ormas-ormas akan mengerahkannya. Anggota, maka parpol juga bisa serius berpartisipasi dalam perlindungan ulama dan tokoh agama dengan segera membahas dan mengesahkan RUU perlindungan ulama dan pemuka agama.Ringkasan HNWI.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *