TRIBUNNEWS.COM-Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dukungan hukum terhadap fungsi, tanggung jawab, status, dan kewenangan MPR yang independen terhadap DPR, DPD, dan DPRD terus meningkat. Salah satunya tampil pada acara Pustaka Akademika yang digelar Rabu (2/9) di aula Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. Perpustakaan Universitas Untirta sedang membahas judul “Konstitusionalitas Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) untuk Menetapkan Undang-Undang Kelembagaan sebagai Manifestasi dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam acara tersebut, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, dan Wakil Kepala Sekolah III Untirta Sukhna SP. Serta Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono, serta Guru Besar dan Mahasiswa Untirta Serang Banten. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diwakili oleh Humas MPR Karo Siti Fauziah dan Provost Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono. Sama seperti DPR DPD dan DPRD. Semua yang terjadi antara MPR dengan ketiga lembaga lainnya, seolah memiliki fungsi, tanggung jawab dan peran yang sama. Padahal, MPR dan DPR, DPD dan DPRD sangat berbeda.

“Seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan Komisi Yudisial, MPR juga harus membuat undang-undang tersendiri yang terpisah dari DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urutan paragrafnya, “kata Resto Gusti.

— Menurut Restu, tatanan antara MPR dengan lembaga lain, terutama DPRD, ada benarnya. Yang sangat membingungkan adalah Republik Demokratik Rakyat bukan badan legislatif dengan kekuatan legislatif seperti Republik Demokratik Rakyat. Di sisi lain, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang salah satunya untuk merumuskan peraturan daerah.Oleh karena itu, DPRD tidak boleh diawasi dalam UU MD3. Karena DPRD harus diatur dengan undang-undang pemerintah daerah terkait, karena tanggung jawab dan kewenangan MPR sejalan dengan masyarakat lainnya. Tanggung jawab dan kewenangan institusi berbeda, “Restu menambahkan.

Lia Riesta Dewi, SH, MH, Narsum dan peninjau perpustakaan universitas, menurut Lia, sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai amanat ayat 1 Pasal 2 dan ayat 1, MPR masih dapat dikendalikan dengan undang-undang yang sama dengan DPR dan DPD, tetapi tidak ada kaitannya dengan DPRD, sehingga derajat DPR dan DPD lebih tinggi dari DPRD.

“MPR harus diatur dalam undang-undang tersendiri agar tidak terjadi kerancuan. Setidaknya undang-undang tidak mengatur DPRD. Karena DPR dan DPRD memiliki fungsi yang berbeda. Lia Riesta menambahkan, bagian dari legislatif Dan bagian lain dari pemerintah daerah. -Karena berbagai alasan tersebut menurut pandangan Leah, menurut undang-undang yang berbeda dengan lembaga negara lainnya, peraturan MPR adalah perintah konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– dalam kegiatan Sebelumnya dalam acara pembukaan, Siti Fauziah, Kepala Biro Humas MPR, menyatakan bahwa MPR bersedia bekerjasama dengan semua pihak baik perguruan tinggi, swasta maupun sekolah negeri.Hal ini terkait dengan fungsi dan kewenangan MPR. Apalagi jika acara tersebut mendidik siswa Menguntungkan .- “Dalam kondisi seperti saat ini, MPR membatasi kegiatannya. Siti Fauziah menambahkan, untuk membantu mencegah penyebaran Covid 19, meski terus berkembang seperti Untirta, pelaksanaannya juga harus memperhatikan kesepakatan kesehatan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *