TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mencontohkan, UU MPRS Nomor XXV Tahun 1966 Pembukaan UU HIP ditambah dengan banyaknya konten yang meragukan, dijelaskan dengan beragam dan terkesan bias, menimbulkan penolakan dari semua lapisan masyarakat. . masyarakat. Sebut saja Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, TNI-POLRI purnawirawan Forkom dan mantan Kepala BPIP. – Dalam keterangan tertulis yang diterima pada pagi hari, Selasa (16/6/2020). Syarief Hasan juga mengimbau agar UU HIP tidak ditindak karena isinya menyangkut banyak persoalan. Permasalahan yang paling mendasar dari Undang-Undang Ideologi Pancasila adalah asas Pancasila dalam UU HIP yang berbeda dengan asas yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Menurutnya, prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap dan berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 dari segi teks. Republik Indonesia. – “Perbedaan ini dapat menimbulkan multitafsir, kontroversi, pengurangan bahkan distorsi terhadap prinsip Pancasila, sehingga menjadi sarana. Masukkan ideologi lain ke dalam Pancasila,” kata Syarief Hasan.

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa Tuhan akan membuka corong masuknya politeisme, yang bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Asas kedua menyerukan kemanusiaan yang berbeda dengan sila kedua Pancasila, karena mengabaikan keadilan dan peradaban, sehingga mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga dibaca sebagai “persatuan”, yang berpotensi menghilangkan perbedaan latar belakang sosial. Seharusnya itulah kekayaan budaya Indonesia, ungkapan ini juga sangat berbeda dengan makna persatuan Indonesia, yang terakhir lebih memperhatikan perbedaan dalam kerangka Indonesia. Asas keempat adalah demokrasi yang tidak pernah ada dalam sila pancasila, berbeda dengan nilai musyawarah. Selain hanya menyebut prinsip kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan. -Syarief Hasan juga mencontohkan Pasal 5 UU HIP menyebutkan bahwa landasan utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan Pancasila, namun mengisolasi keadilan sosial sebagai landasan utama peraturan tersebut mereduksi makna Pancasila secara keseluruhan dan membuka peluang. Syarief Hasan juga tidak setuju dengan Pasal 6 UU HIP yang menyebutkan bahwa ciri utama Pancasila adalah kristalisasi Trisila dalam Ekasila. Sungguh, istilah ini tidak pernah disebut dalam majalah resmi, dan hal itu menimbulkan bias bagi Pancasila. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai ketuhanan tunggal dan nilai-nilai lain yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika nilai ketuhanan yang tunggal tidak disebutkan, dimungkinkan juga untuk mendorong masuknya ideologi lain yang telah merasuk ke dalam Pancasila.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *