TRIBUNNEWS.COM-Mardani Ali Sera, anggota MPR Partai Keadilan yang sejahtera, mengatakan Pilkada yang dijadwalkan digelar di 270 daerah pemilihan serentak pada 9 Desember adalah pilkada yang paling berisiko karena berlangsung selama pandemi Covid-19. . Pada saat yang sama, hal ini harus dipertimbangkan secara serius, termasuk penerapan perjanjian sanitasi yang tegas.

“Oleh karena itu, kami benar-benar mempertimbangkan tingginya risiko penyelenggaraan pilkada sekaligus, tapi kami bisa menumbuhkan kepala daerah yang berkualitas yang bisa mengoptimalkan segala potensi. Di lobby media center melawan MPR / DPR, Dalam pembahasan dua pilar, “Tentang Pilkada Pendamping: Mentransformasi Semangat Bangsa Saat Pandemi,” Mardani Ali Sera mengatakan ada penentangan terhadap Covid-19. Pada Senin (24/8/2020), Jakarta, Kota Senayen, Gedung Nusantara III, turut berbicara, Yanuar Prihatin (Yanuar Prihatin), Anggota Fraksi MPR PKB, Ketua Panitia IDPD Fachrul Razi dan Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe .- — Mardani mengungkapkan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan saat melaksanakan pilkada serentak saat pandemi Covid-19 adalah temu massal .- “Kami memang menggalakkan pengawasan KPU pada bab temu massal. Kami minta jaga jarak sekitar 2 meter. Ia mengatakan: “Kami juga mendesak Kuomintang atau Bawasluo untuk menghentikan gerakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian Covid-19.”

Pirkada juga menjadi motor penggerak untuk merevitalisasi semangat kebangsaan. , Apakah pekerjaan biasa. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pilkada sekaligus menjadi band ketat yang indah. Pilkada serentak ini harus menunjukkan vitalitas positif negara, bahwa selama pandemi Covid-19, kita dapat menyelenggarakan Pilkada berkualitas tinggi alih-alih menjadi cluster Covid-19 baru. Hasilnya adalah kemenangan besar bagi rakyat. », Jelasnya.

Mardani menambahkan ada tiga syarat. Jadikan Pilkada megah dan indah. Pertama, masyarakat harus dilibatkan sejak awal. Publik, partai politik dan media harus berpartisipasi. Ia mengatakan: “Tidak boleh ada kotak kosong. Kalau Pilkada hanya ada satu calon, itu menyedihkan karena itu bencana, tapi juga bencana demokrasi.” Kedua, penyelenggara tidak hanya harus menunjukkan integritas. , Tetapi juga meningkatkan standar profesional mereka. “KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda harus tegas menegakkan perjanjian Covid-19. Bahkan, kami berharap bisa memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelamar yang tidak mengadopsi perjanjian kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *