JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo untuk melarang impor kementerian tes cepat, PCR, alat pelindung diri, masker dan obat-obatan. . Mengingat kapasitas produksi negara tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan negara untuk merespon pandemi Covid-19.

<< Kementerian Pertahanan dan departemen lain memiliki total anggaran terbesar. Kementerian yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan Covid-19 juga dilarang mengimpor bahan pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 122,44 miliar rupee. Dorong semua kementerian untuk berbelanja di dalam negeri. Memperluas perekonomian nasional sekaligus mendorong produktivitas produksi nasional. Kebijakan ini merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah terhadap industri nasional. Kata Bamsoet saat memperkenalkan empat pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia kepada Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Industri), di ruang kerja Ketua MPR di Jakarta, Kamis (9/7/20). --- -Anggota Komite Manajemen Administrasi ARDIN Indonesia yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Firmandez, Wakil Presiden Jenderal Bailey, Wakil Bendahara Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Direktur Hubungan Kelembagaan Siswaridi, Adin Jakarta Oss Presiden Aden Jakarta dan Sekretaris Presiden Adin Jakarta Andes. Situasi negara terkait pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Presiden AS Joko Widodo (Joko Widodo) pada Rabu (20/2) / 7/20) menjelaskan bahwa situasi ekonomi global sangat sulit bahkan menghadapi ancaman resesi.Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 akan negatif 5,2%, terkuat sejak Perang Dunia II.

Hanya pada tahun 2020 Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi China negatif 6,8%, Amerika Serikat negatif 4,8%, dan Jepang negatif 2,2%, Jerman negatif 2%, Inggris negatif 2%, dan Thailand negatif 1,8%. Indonesia malah lebih baik karena bisa tumbuh. 2,97%. Jepang 9,7%, Jepang 8,3%, Malaysia 8%, Singapura 6,8%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, Presiden Joko Widodo telah meningkatkan stimulus ekonomi dan Jumlahnya mencapai Rp 905,1 triliun. Anggarannya mencapai 1234,6 miliar rupee yang terbagi dalam 7 kelompok, antara lain Rp 78,78 miliar untuk restrukturisasi kredit, 35,28 triliun rupee untuk subsidi bunga, dan 50.000 untuk belanja layanan jaminan (IJP) Miliar rupiah, 2,4 triliun rp terakhir melalui Pph pemerintah mencakup UMKM, penjaminan dana 1 triliun rupiah (stop loss) dan melalui koperasi dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian UKM untuk menyediakan 1 Triliun rupiah. Tujuannya agar pandemi Co vid-19 yang mengancam kesehatan tidak mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bamsoet mengatakan: “Keduanya sangat penting untuk kelangsungan hidup. Selain itu, pemerintah juga akan menghapuskan tagihan listrik untuk pengguna 450 VA dalam waktu enam bulan dan mengurangi tagihan listrik untuk pengguna 900 VA hingga 50% dalam waktu enam bulan. Tidak. Pemerintah juga telah menyiapkan dana sekitar 2,6 triliun rupiah untuk kebutuhan tersebut. Sebuah pondok pesantren menangani Covid-19. Pasca pandemi Covid-19, tambahan biaya pembelian kuota internet akibat rapat online juga akan membantu mengurangi beban para santri. Vaksin diharapkan tersedia mulai Februari hingga April 2020. Dan dapat dinikmati oleh semua anak di seluruh negeri. Selain menunjukkan kedaulatan negara atas vaksin tersebut, tidak perlu bergantung pada negara lain. Ia berada di posisi terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Pada Desember 2020, kedua perusahaan akan dapat memproduksi secara massal terlebih dahulu Ini membutuhkan vaksin.negara. Negara lain “, Bamsoet menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *