TRIBUNNEWS.COM-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) menyerahkan “Penghargaan Bintang Jasa Utama” kepada Ahmad Basarah, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat dan beberapa tokoh nasional lainnya. Diantaranya Termasuk MPR Bambang Susayo dan Wakil Presiden MPR Ahmad Muzani. Istana Negara Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden Nomor 52 / TK / Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, tentang pemberian jasa bintang kehormatan. — – “Menurut saya, kehormatan semacam ini adalah bintang utama pengabdian. Seperti namanya, ini bukan hanya kehormatan pribadi saya, tapi juga kehormatan partai politik yang ikut serta dalam perang MPR dan PDI Perjuangan. Untuk ini, saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua orang yang menganggap saya layak atas hadiah besar ini. Dan tanggung jawab mengabdi pada negara dan negara, ” kata Ahmad Basarah usai menerima penghargaan kehormatan di Istana Negara. Orang-orang tertentu yang telah memperoleh merek jasa terikat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyangkut gelar, tanda jasa, dan penghargaan. Pasal 1, Pasal 9 Undang-undang menetapkan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan pertimbangan dan evaluasi dewan tertentu yang ditunjuk oleh presiden, dan kemudian berdasarkan pendapat dewan, presiden menetapkan bahwa orang-orang tertentu dianugerahi gelar, kehormatan dan kehormatan nasional. menandai. “ Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 28 (3) memang menunjukkan bahwa ada persyaratan khusus untuk pemberian gelar, jasa dan kehormatan, yaitu, penerima Star of Service adalah orang yang dianggap telah mencapai prestasi di bidang tertentu atau Kontribusi yang signifikan untuk acara tersebut. Hal-hal tertentu yang baik untuk keamanan, kesejahteraan dan kebesaran negara dan negara, pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, ekonomi, iptek, dan banyak hal yang baik untuk negara dan negara dan / atau hal-hal lain.Jasa dan jasanya di dalam negeri Tingkat pertama dikenal luas. Saya yakin Mas Ahmad Basarah memenuhi semua syarat tersebut, ” terang dosen Universitas Jember Jawa Timur ini. Pada Desember 2016, Diponegoro Semarang membuktikan keseriusannya dalam mendalami Pancasila. Guna memperoleh gelar bergengsi tersebut, Basarah mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebuah pasal bertajuk “Eksistensi Pancasila” sebagai tolak ukur penilaian terhadap Undang-undang Negara Republik Indonesia UUD 1945: Filsafat Hukum Dan perspektif administrasi nasional. ” Tesisnya diujicobakan oleh guru besar dari lima perguruan tinggi, dua di antaranya adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Mahfud dari Massachusetts dan Dr. Arief Hidayat dari Basarah, yang meneliti tentang sejarah, filsafat dan hukum. Status Pancasila merupakan sumber dari seluruh hukum nasional dan tolak ukur sidang hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Karyono mengatakan: “Ini memang kebaruan yang luar biasa. -Untuk memantapkan jalan pemikirannya, Ahmad Basarah juga menerbitkan buku berjudul“ Bung Karno (Bung Karno), “Islam dan Pancasila”, demikian esensi karyanya dalam disertasi doktoralnya. Di satu sisi, menjadi jembatan ideologis antara Islam dan nasionalisme, dan di sisi lain adalah ideologi antara kelompok Islam dan organisasi nasionalis. Jembatan.

Sebelum terjun ke arena politik sebenarnya, Ahmad Basarah (Ahmad Basarah) yang lahir di Jakarta pada 16 Juni 1968 ini biasa disapa “Basarah”, adalah seorang politikus dan mahasiswa Aktivis memiliki latar belakang. Ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Biro GMNI dari tahun 1996 hingga 1999, almarhum perwira Polri, putra almarhum Soeryanto, terlibat aktif dalam pembenahan organisasinya. Pengalamannya di organisasi tersebut diuntungkan dari pelatihan formalnya dan memperoleh Di Bonigo. Pelatihan formal untuk gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas, yang memungkinkan untuk menyempurnakan keterampilan politik Bashara.ah pernah menjadi pelatih Liga Islam PDI-P dan menjadi sekretaris Panitia Penasihat PP Baitul Islam di Indonesia sejak 2007. Saat masuk ke lingkaran Presiden PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, karier politiknya terus melambung. Basarah mendapat kepercayaan dari partainya dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan PDI periode 2010-2015 dan 2015-2019. Pakar Pancasila, Basarah juga mengasah pemikiran akademisnya melalui pengajaran program pascasarjana di beberapa universitas antara lain Unisma, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember, dll. Seminar yang diselenggarakan oleh BPIP. Melalui platform BPIP, Basarah juga menekankan pentingnya menjangkarkan Pancasila dan menjadikannya sebuah ideologi yang dapat beroperasi di negaranya sendiri. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *