TRIBUNNEWS.COM-Perlindungan lansia (lanjut usia) biasanya tidak menjadi prioritas negara, karena selalu berbenturan dengan produktivitas. Ke depan, langkah-langkah konkret dan segera harus diambil untuk memprediksi peningkatan populasi lansia.

“Lansia adalah bagian dari tahapan kehidupan seseorang. Data BKKBN memperkirakan pada tahun 2025 jumlah ini akan meningkat 15% dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan serangkaian langkah. Langkah-langkah yang diukur dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, ”kata wakil ketua majelis. Panitia Pertimbangan Rakyat Lestari Moerdijat dibuka pada pertemuan virtual Persatuan Dokter Ahli Geriatri Indonesia (Pergemi) dalam rangka memperingati Hari Lansia Internasional, Kamis (1/10).

Lestari berkeyakinan bahwa salah satu bentuk harapan adalah segera mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi lansia.

Selain itu, sapaan Lestari, Rerie menambahkan, pemerintah juga harus menambah jumlah unit manajemen. Di banyak rumah sakit selama pandemi.

Data hemodialisis mencatat bahwa 16% dari total kasus positif Covid-19 di Tanahshui berasal dari lansia, dengan angka kematian 44%.

Padahal, Partai NasDem menjelaskan bahwa undang-undang yang mewajibkan pemerintah melindungi lansia cukup komprehensif. Antara lain, Pasal 30 UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. benda.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia. -Larry berharap pemerintah bisa melaksanakan beberapa aturan ini dengan ikhlas. Rerie, pandemi Covid-19 saat ini di negara tersebut tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dan ancaman terhadap lansia bahkan lebih besar.

Dalam kesempatan konferensi ilmiah, Pergemi menyampaikan kepada pemerintah 30 saran yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Beradaptasi dengan kebiasaan baru selama pandemi Covid-19.

Proposal pemerintah berfokus pada perkiraan bau pemerintah untuk memastikan alat uji reaksi berantai polimerase transkripsi terbalik (RT-PCR) yang terjangkau di institusi medis dan pelacakan kontak untuk lansia di masyarakat. Selain meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan / atau pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan layanan konseling jarak jauh, layanan home care dan home delivery. Tindakan darurat dari rekomendasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan mitranya harus didorong untuk memenuhi kebutuhan lansia sehingga mereka memiliki akses mudah ke peluang sosial dan ekonomi, cocok untuk lansia, dan selalu mematuhi prosedur kebersihan yang ketat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *