JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memimpin rapat musyawarah pimpinan MPR dan bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud, MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Polri Serta Forum Komunikasi dan Ideal MPR RI Papua RI. (Untuk Papua). Acara digelar pada Jumat (09/11/2020) di Ruang Rapat Pimpinan MPR Gedung Nusantara III Gedung DPRD Senayan Kota Jakarta, dan (sebenarnya) dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan usai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI Papua kedepan akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan berperan serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Di Papua. Terutama menyangkut dua hal penting, yakni masalah pertama tentang penyelenggaraan undang-undang khusus tentang otonomi. Fokus ke depan adalah lebih baik dalam mengelola dana khusus untuk kemandirian guna menyejahterakan rakyat Papua. Kedua, persoalan pemekaran di Papua sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, ”ujarnya. -Dalam pertemuan itu, lanjut Bamsuet, dan pemerintah juga menyatakan sedang menyiapkan Inpres untuk pembangunan Papua.- — “Inpres akan mengintegrasikan pembangunan Papua menjadi satu kesatuan tanpa perlu mengambil tindakan tersendiri. Ia menambahkan: “Dengan munculnya Inpres nanti, pembangunan akan realistis dan kepentingan rakyat Papua akan terasa.” Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa pada 21 21 2001, Hanya sedikit pasal yang direvisi yaitu pasal 34 khususnya mengenai perluasan Dana Swadaya Khusus. Oleh karena itu, dalam amandemennya, perluasan otonomi khusus Papua tidak dipertimbangkan. Hanya dana, otonomi Papua tetap berlaku, ”jelasnya. Pasal berikutnya yang akan direvisi adalah Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah Papua. Ini adalah lima bidang yang ditentukan oleh hukum. Ketiga, kami sebelumnya sepakat untuk merampingkan hubungan komunikasi Papua. Kelompok inti yang terdiri dari sebuah lembaga bernama Pour la Papua oleh MPR, yang terdiri dari perwakilan rakyat Papua Barat dan Papua, berkumpul bersama untuk berunding untuk menyangkal perbedaan pendapat dan memulihkan berbagai hubungan yang belum jelas. Pemerintah, saya suruh dia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti, yang secara resmi dilaksanakan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *