Syariefuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan rencana realisasi pemulihan ekonomi pelaku UMKM, yang tertuang dalam laporan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Karena UMKM merupakan tulang punggung dan pilar perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini sedang meningkat. Federasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengatakan, permintaan restrukturisasi kredit oleh bank dan lembaga jasa keuangan non bank masih sangat sulit, ”kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). — Pemerintah mengesahkan UU No. 2020 Majelis Nasional No. 1 meningkatkan pengeluaran dan dana APBN 2020 untuk pengobatan Covid-19 menjadi total Rs 405,1 triliun. Di antaranya Rs 70,1 triliun digunakan untuk insentif pajak dan stimulus KUR, dan Rs 150 triliun digunakan untuk perekonomian nasional Rencana pemulihan menyediakan pendanaan, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan, serta dana yang diberikan kepada UMKM dan perusahaan lain untuk mencapai pemulihan ekonomi. — Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM, Syarief Hasan juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengurangi kredit Kebijakan pembayaran masih membingungkan masyarakat. Dia berkata: “Bank yang memberikan kredit dan sewa terus memungut pembayaran selama masa sulit ini. Wakil Ketua Umum MPR Partai Demokrasi juga menghimbau agar pemerintah tetap bersikap tegas terhadap lembaga perkreditan yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini menyulitkan pelakunya. UMKM. – Semua itu, lanjut Syarief Hasan, menunjukkan kepada masyarakat pada tataran mikro Realisasi pemulihan ekonomi belum efektif.Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum lengkap dan terkesan selektif. Misalnya, hanya usaha mikro yang bisa menikmati pembebasan biaya listrik, sedangkan usaha kecil dan menengah belum bisa. Usaha kecil menengah juga terkena dampak pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menyayangkan penyaluran dana secara besar-besaran sebesar 152,15 miliar rupiah kepada BUMN. Angka ini jauh lebih tinggi dari dana yang diberikan kepada UKM. Belum lagi yang terbaru Data menunjukkan, defisit APBN tahun 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar 1.028 miliar rupee. Ia menegaskan: “Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembiayaan prioritas agar tidak menyebabkan defisit APBN menjadi terlalu besar, dan pada akhirnya defisit akan semakin membengkak. . -Syarief mengenang, dana BUMN memang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, bukan untuk keperluan lain, seperti menalangi utang yang jatuh tempo pada 2020.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *