TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi hukum yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: COVID -19 Lama Menunggu, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah buruh menjadi Semakin kecil dan semakin tidak layak. RUU tersebut menunjukkan keadilannya kepada pekerja, karyawan dan masyarakat biasa. Syarief mengatakan: — UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan pembayaran pesangon, yang terdegradasi dan tidak pasti Karena pemerintah yakin aturan lama tidak bisa diterapkan, nilai pesangon yang terkena PHK pun menurun. Syarief mengatakan: “Bahkan penerapannya lebih buruk dan bukan untuk anggota keluarga. Ia juga menyayangkan pencabutan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. UU Komprehensif menggunakan landasan hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya akan dikenakan denda. Sayangnya, Syarief Hasan menyayangkan. Karena mereka hanya mendapat sanksi administratif. Selain itu, RUU tersebut juga akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak sebagai pegawai jangka panjang, dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain kehilangan jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun. Suara rakyat harus didengar karena pemerintah tidak bekerja untuk rakyat? Tanya Syarief Hasan.

Banyaknya penolakan dan protes dari tokoh masyarakat menunjukkan RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk rakyat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI Situasi pandemi ini tidak boleh digunakan untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena berbahaya bagi penduduk. RI akan fokus pada rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Seiring dengan bertambahnya angka positif Covid-19 setiap hari, kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar, dan tidak ada tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk fokus dan mengutamakan penyelesaian Covid-19. Tidak membahas RUU Pekerjaan. Diciptakan dalam situasi yang tidak stabil saat ini. Syarief Hasan menyimpulkan: “Pemerintah harus hadir dalam pertemuan tersebut dan selalu menyerap keinginan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat daripada membiarkan masyarakat dalam pandemi Covid-19 Menjadi lebih sulit. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *