TRIBUNNEWS.COM-Proses pendaftaran calon kepala daerah (jacada) di KPUD beberapa hari lalu pasti akan sangat aktif. Warga Jakarta yang tergabung dalam KPUD tidak sendiri, mereka didampingi oleh partai pendukung dan pendukungnya. Tidak hanya sepuluh atau dua puluh orang, tetapi ratusan atau bahkan ribuan orang. Melihat hal tersebut, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, menyayangkan sikap mereka yang tidak tahu tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Jazilul Fawaid dari Jakarta mengatakan Rabu (9/9/2020) lalu.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengetahui bahwa masyarakat dalam keramaian memahami tata cara kesehatan, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun; ia masih berjuang melawan Covid-19 selama kampanye pemerintah Tempur. Ternyata 37 Cakadas dinyatakan positif Covid-19. Jumlah ini mungkin terus meningkat. “Seperti kita ketahui bersama, penyebaran Covid-19 tidak pandang bulu. Tidak hanya Kakada saja yang terkena, tapi masyarakat sekitar Kakada atau pendukungnya juga tertular,” pria bernama Gus Jazir ini. Orang orang bilang. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Pria Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur berharap kejadian seperti proses registrasi Cakada melibatkan banyak orang, namun mengabaikan kesepakatan kesehatan, keadaan ini tidak akan terulang. “Setiap orang harus mengikuti prosedur kesehatan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tidak hanya Cakada, tetapi tim sukses dan pendukungnya harus melakukan ini. Jazilul Fawaid sangat yakin bahwa Kaka Cakada adalah panutan atau orang yang dikagumi oleh masyarakat daerah. Nyatanya, banyak orang yang masih menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakil rakyat pada Musyawarah Rakyat Nasional. Ia mengatakan: “Sekarang sebagai panutan daerah, mereka wajib melaksanakan perjanjian kesehatan. Memberikan teladan bagi komunitas. Jazilul Fawaid mengenang bahwa ada beberapa aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menjaga Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Di situ disebutkan regulasi tersebut muncul dalam regulasi nomor 6 Juni 2020, menyangkut situasi bencana nonalam Covid-19 Peel Qatar. Dia berkata: “Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 (1) sampai (3). “-Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa setiap penyelenggara pemilu, pasangan calon, tim sukses, dan penghubung yang terlibat dalam Pilkada wajib melaksanakan perjanjian sanitasi, paling sedikit berupa topeng yang menutupi dagu hingga dagu., Atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) merekomendasikan agar para pihak mematuhi perjanjian kesehatan. Kabupaten / kota, Partai Rakyat atau Partai Rakyat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / kota, Kecamatan Panwaslu atau Kecamatan / Desa Panwaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Regulasi dan regulasi memberikan sanksi. Ndangan .

Menurut Jazilul Fawaid, regulasi tersebut didukung oleh Inpres No. 6 tahun 2020 tentang penguatan disiplin dan penegakan prosedur kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid -19.

“Aturan ini harus digunakan sebagai dasar untuk Pilkada dalam epidemi Covid-19. Kata mantan mahasiswa PMII itu.

Menurut Jazilul Fawaid, sanksi telah dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan kesehatan. Ia sudah berada di Jakarta dan beberapa kota lain bagi yang melanggar ketentuan kesehatan (seperti tidak memakai masker) dan Orang-orang yang terkena sanksi sosial (seperti membersihkan jalan) telah memberi contoh. Dia berkata: “Beberapa orang telah didenda. Menurut dia, semua pelanggar termasuk Cakada akan dikenakan denda.Orang berkumpul, melakukan aktivitas dan potensi transportasi. Dia menyimpulkan: “Aturan-aturan ini ada dan kuat, Anda hanya perlu menerapkan atau tidak menerapkannya.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *