JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memimpin rapat musyawarah pimpinan MPR dan bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud, MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Polri Serta Forum Komunikasi dan Ideal MPR RI Papua RI. (Untuk Papua). Diselenggarakan pada Jumat (09/11/2020) di Ruang Rapat Pimpinan MPR Gedung Nusantara III, Gedung DPRD Senayan Jakarta, dan (sebenarnya) dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan usai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI Papua kedepan akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan berperan serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Di Papua. Terutama menyangkut dua hal penting, yakni masalah pertama tentang penyelenggaraan undang-undang khusus tentang otonomi. Fokus ke depan adalah lebih baik dalam mengelola dana khusus untuk kemandirian guna menyejahterakan rakyat Papua. Kedua, pemekaran Papua ini sejalan dengan amanat UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, “ujarnya. Siapkan Inpres Pembangunan Papua.

” Inpres akan mengintegrasikan pembangunan Papua menjadi satu kesatuan tanpa Lakukan tindakan terpisah. Ia menambahkan: “Dengan munculnya Incres nanti, pembangunan akan menjadi kenyataan dan kepentingan rakyat Papua akan terasa.” Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa pada tanggal 21 21 2001 akan ada Mengubah beberapa pasal yaitu pasal 34 khususnya mengenai perluasan Dana Pemerintah Sendiri Khusus. Oleh karena itu, dalam revisi tersebut tidak dipertimbangkan pemekaran otonomi khusus Papua. Hanya dana, otonomi Papua tetap berlaku, ”jelasnya. Pasal berikutnya yang akan direvisi adalah Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah Papua. Inilah lima wilayah yang ditetapkan undang-undang. Ketiga, kami sebelumnya sepakat untuk merampingkan hubungan komunikasi Papua. Sekelompok lembaga MPR, yang disebut Pour la Papua, terdiri dari perwakilan rakyat Papua Barat dan Papua, yang berkumpul untuk bertukar pendapat dan memulihkan hubungan yang tidak jelas. Pemerintah, saya suruh dia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti, yang secara resmi dilaksanakan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *