TRIBUNNEWS.COM-Dalam Pancasila, UUD NRI 1945, 4 Pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau MPR dalam bakti sosial yang diadakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat ) Mengatakan bahwa dalam pembangunan demokrasi Indonesia pasca reformasi, masyarakat memiliki peluang yang besar untuk memilih langsung presiden dan pemimpin daerah. — Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui bahwa dalam negara demokrasi yang demikian, di satu sisi adalah demokrasi yang terbuka, namun dalam negara demokrasi yang demikian tantangan harus dihadapi dan dipertimbangkan, yaitu pemenang memiliki suara terbanyak . Pada tanggal 2 September 2020, Yu Xianzhuer berkata: “Demokrasi dalam pembangunan memiliki tantangan.”

Demokrasi dalam pembangunan dianggap sehat, tetapi memiliki efek samping. Dia berkata: “Efek sampingnya adalah pertumbuhan politik mata uang.” Dalam aturan demokrasi, politik mata uang dipandang sebagai klausul yang korup. Ia menegaskan: “Demokrasi tidak mau mengadopsi cara ini.” Menurutnya, hal-hal tersebut harus ditinggalkan.

“Hal-hal yang merugikan dalam hidup harus segera ditinggalkan”, kata pria yang akrab disapa Gus Jazir ini. –Dia berharap pemilu tidak seperti perdagangan banteng. Dia berkata: “Ini juga bukan seperti pasar malam.” Kami tidak tahu koleksi mana yang baik atau buruk. Ia menegaskan: “Pilih pemimpin yang memiliki visi dan misi.” Tidak hanya itu, penyelenggaraan Pilkada juga harus dilakukan dengan damai. 19 kasus masih menunjukkan gejala. Ia mensyaratkan bahwa dalam setiap proses dan langkah Pilkada yang ada, masyarakat, tim sukses dan calon pimpinan daerah harus mengadopsi prosedur yang sehat. Mantan mahasiswa PMII itu mengatakan: “Untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak ada kebijakan moneter dan perdagangan ternak, dan akan ada perdamaian. Ini harapan kita dalam Pilkada tahun 2020.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *