Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah untuk memimpin penyusunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut untuk mengakhiri Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (UU). Perselisihan. Hukum yang menciptakan lapangan kerja. Semua PP yang terkait dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja harus memenuhi keinginan pekerja dan masyarakat pelaku ekonomi.

“Kita semua tahu bahwa untuk menerapkan undang-undang, diperlukan peraturan pemerintah. Tentu saja, UU penciptaan lapangan kerja yang baru disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara hanya bisa diterapkan segera setelah pemerintah atau presiden mengeluarkan peraturan baru untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. . Oleh karena itu, saya minta pemerintah segera merilis PP UU Cipta Kerja, ” kata Bamsoet di Jakarta, Senin (20/10/20). Pedoman implementasi UU Penciptaan Lapangan Kerja. Nantinya, regulasi yang lebih eksplisit terkait implementasi UU Cipta Karya akan tercermin dalam regulasi pemerintah, termasuk regulasi pemerintah daerah. Namun, untuk menghindari perselisihan, pemerintah pusat dan daerah harus memberi ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan. -Kepala Departemen Pertahanan AS FKPPI menambahkan bahwa masyarakat juga harus didorong untuk tidak termakan oleh penipuan, informasi palsu dan informasi hukum yang tidak benar tentang penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah persatuan bangsa memanfaatkan ketiadaan pemahaman masyarakat.

“Saat ini banyak penipuan, informasi palsu dan informasi palsu terkait“ Job Creation Act ”yang beredar di masyarakat. Misalnya yang disebut upah minimum, cuti haid, cuti melahirkan.” Hak cuti dibatalkan atau jam kerja tidak dibatasi. . Semua ini tidak benar. “Saya berharap masyarakat tidak tersinggung dengan pesan-pesan scam yang jauh dari kebenaran,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *