JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengungkapkan Wakil Presiden keenam TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Tentara Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan purnawirawan TNI Angkatan Darat ( PPAD) turut andil dalam hal ini, Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut seluruhnya dari muatan hukumnya dan diganti dengan Undang-Undang Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP). Atas dasar itu, dianggap tidak tepat untuk mengawasi kepemimpinan hukum ideologi Pancasila. Kita harus mengakhirinya. Masalah perpecahan tidak boleh memprovokasi kita. Sebagai “Bapak Negeri” Pak Try Sutrisno dan para purnawirawan juga turut andil, UU HIP harus dihapus dari muatan hukumnya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah undang-undang yang mengedepankan ideologi Pancasila, bukan yang mengatur Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan landasan bangsa. Untuk menuntaskan perkembangan ideologi Pancasila dan dapat diterima oleh seluruh sektor tanah air, maka perlu dilakukan penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak tergantung atau tidak tergabung dalam diet. Pemerintah sendiri, karena pendiriannya bergantung pada Peraturan Presiden (Perpres). Oleh karena itu, landasan pendirian PIPB harus diperkuat sesuai undang-undang. Usai menerima Try Sutrisno, Jenderal TNI, Wakil Presiden keenam Republik Indonesia (ditarik), Bamsoet berangkat ke Jakarta pada Kamis (2/7/20) untuk mengucapkan (2/7/20) kepada MPR RI.

Wakil Ketua MPR turut hadir dalam rapat tersebut. RI Termasuk Sekjen dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua LVRI TNI Mayjen Saiful Sulun dan Ketua PPAD Poole Letnan Jenderal Kiki Syahnarki, muatan senada isi UU HIP dan judul UU perlu diubah karena telah jauh melebihi persyaratan hukum negara Indonesia.Namun, penguatan semangat BPIP dalam UU tidak bisa dihilangkan. HIP Pro dan kontra RUU tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap Pancasila, dan bahwa Pancasila adalah milik seluruh bagian negara, bukan perseorangan atau golongan tertentu. -Pada saat yang sama, Ketua LVRI TNI (Pur) Mayjen Seif Suren menjelaskan tentang penyerangan dan perusakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Besarnya kekuatan liberalisme dan kapitalisme. Itu hanya ideologi nasional dari standar hukum biasa. – Selain itu, Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan kekagumannya pada sosok TNI (Purn) Try Sutrisno. Saat pensiun, ia tetap mengkhawatirkan keadaan Indonesia yang menyedihkan. Meski sempat mundur dari hiruk pikuknya dan memilih untuk bersama cucu dan keluarganya. Namun, semangat kesatria tidak melemahkan semangatnya untuk ikut serta dalam berbagai dinamika perjalanan negara. Di lintasan tidak menyimpang dari semangat deklarasi, ”kata Bamsoet. Antara lain karena kontradiksi dan pemahaman yang kurang memadai dari generasi muda negara, serta pragmatisme dan oportunisme penyelenggara negara. Untuk mencegah ideologi Pancasila menghilang di tengah jalan, semua pihak di seluruh negeri perlu menyepakati kebijakan yang komprehensif dengan mengikatnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, setiap anak di negara tersebut harus mendapatkan manfaat dari sistem rekomendasi yang komprehensif sejak usia dini. Dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Selain pengawasan, tidak ada lembaga pendidikan formal. Bamsoet menjelaskan, inilah urgensi perkembangan hukum ideologi Pancasila. -Mengenai mekanisme pencabutan, pembatalan atau modifikasi judul dan isi “HI Act”Bamsoet menambahkan P menjadi RUU PIP, dan seluruh DPR RI meninggal dunia, sebagai lembaga nasional yang memiliki peraturan perundang-undangan pemerintah.

“Menurut aturan dan mekanisme dalam regulasi, setidaknya ada dua opsi. Paksa. Pertama, karena sudah ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bisa mengubah semua substansi dalam UU HIP yang terdiri dari 10 pasal dan 60 pasal. Artikel tersebut disusun dengan DIM baru (Daftar Inventarisasi Masalah), termasuk judulnya. Kemudian dibahas dengan DPR. Misalnya karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan Pancasila dan penguatan payung hukum BPIP, Bab 6 atau 7 dan Pasal 15-17 Sudah cukup, “kata Bamsoet.

Opsi kedua, Bamsoet melanjutkan. RUU HIP yang digagas DPR ditarik kembali ke inisiatif baru DPR, yakni RUU PIP (Pengembangan Pemikiran Pancasla) yang berubah total.

“Karena bagi kita debat Pancasra sudah final dan konklusif. Sebagai sebuah negara, tugas kita selanjutnya adalah mengimplementasikannya di dalam negeri dan kehidupan bernegara. Termasuk tekad kita, Pan Casilla harus menerapkan semua kebijakan nasional, “kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *