Humas Setjen MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR bekerja sama dengan Panitia Koordinasi Jurnalis Kongres mengadakan “Diskusi Empat Pilar”. Tema “ Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ” digelar di Media Center Nusantara III, Kompleks MPR / DPR RI, Senayan, Jakarta pada 10 Juli 2020, dan dilaksanakan oleh perwakilan MPR. , Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan tersebut, Jazilul Fawaid biasa disapa Gus Jazil dalam sambutannya. Ia mengatakan diskusi ini sangat penting, “karena Ini menyangkut masalah kemanusiaan. “Mengenai hal ini, masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengutip kalimat yang pernah dibantah Presiden Soekarno:” Kami bukan negara kuli, bukan negara bangsa. ” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi umat manusia. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Seperti yang dikatakan Jazilul Fawaid, dapat dikatakan apakah suatu negara maju atau tidak, yang dapat diukur dari jumlah pengangguran.

“Jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, maka dikatakan belum berkembang.

Seperti kita ketahui, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena lapangan kerja keluarga terbatas, inilah yang disebut Untuk pilihan, orang Indonesia baru pertama kali bekerja di luar negeri, dan kebanyakan adalah perempuan.

“Jadi istilah pertama yang muncul untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah TKW (pekerja),” kata Gus Jazil. Itu istilah TKI, lalu PMI.

Kehadiran mereka di luar negeri, di mana para TKI mengirimkan uang ke kampung halamannya di Indonesia, membuat mereka dikenal sebagai pahlawan komunikasi. Ia berharap para TKI yang kembali ke negara asalnya bisa Terus mengingat penderitaan mereka, karena nasib mereka setelah bekerja di luar negeri belum tentu seperti yang dibayangkan-sukses orang. Misalnya, ia sering menemukan TKW bekerja di luar negeri di industri. Pembantu rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya. Nasib mereka tetap sama, tidak seperti pembantu rumah tangga. -Dia berharap nasib para mantan TKI juga bisa diperhitungkan. Dorong mereka untuk mendapat pelatihan vokasi agar ketika kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik. Di sana ia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang kembali ke negara asalnya. -Selama diskusi, Benny Ramdhani mengungkapkan kendala yang dihadapi agensinya dalam melindungi TKI. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran untuk BP2MI. Kendala kedua adalah perbedaan jumlah TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan punya data yang beragam. Bank Dunia juga punya data jumlah TKI di 152 negara.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *