TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020, yaitu leluhur Jakarta Raya yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2020-2020 dan diumumkan pada April 2020. Perencanaan Tata Ruang Jabodetabek 16 Juni 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status ibukota nasional), dan undang-undang tersebut berlanjut setidaknya sampai tahap keempat implementasi Perpres, yaitu, pada tahun 2039, sikap ini harus dihargai dan didukung agar dapat dilaksanakan dengan cara yang koheren. . Selain itu, tidak ada “istana” akan menjadi makna lain, “kata Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Senin (11/5) .

Dalam peraturan presiden yang ditandatangani oleh Presiden Yokowi, individu-individu dengan kekayaan besar mengatakan bahwa Ada beberapa ketentuan yang menganggap Jakarta sebagai pemerintah pusat (status ibukota nasional), yaitu Pasal 9, a mengatur “Strategi untuk Mengembangkan DKI Jakarta sebagai Pemerintah Pusat” dan Pasal 21, paragraf 2, a menetapkan bahwa “Jakarta adalah daerah perkotaan pusat Pusat kegiatan, termasuk “Pusat Pemerintahan dan Wilayah Diplomatik”. Dia berkata: “Jika kita merujuk pada Kamus Indonesia, ibukota adalah kota di mana pemerintah pusat suatu negara berada.” Menurutnya, ini sesuai dengan berlakunya undang-undang dan peraturan, yaitu UU No. 10. Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibu kota Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia-Oleh karena itu, individu-individu yang bernilai tinggi menghargai tekad Jokowi mengenai status Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, dan juga untuk menjaga konsistensi dan secara serius melaksanakan keputusan presiden, yang memungkinkannya untuk menandatangani Persetujuan.

Karena itu, sudah sepantasnya Presiden Jokov mencabut Undang-Undang Komprehensif Undang-Undang Modal Nasional (RUU IKN), yang bertujuan untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur (Kalimantan Timur). Seperti sebelumnya pemerintah telah melamar ke Kementerian Urusan Sipil.

“Untuk Perpres terbaru, Presiden Jokowi harus secara alami menarik RUU IKN yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi peraturan presiden yang baru ditandatangani dengannya. Presiden, kemudian,” katanya. .

Orang-orang dengan kekayaan tinggi percaya bahwa hukum komprehensif yang mencabut UU IKN juga menunjukkan konsistensi perumusan kebijakan Presiden Zokovy, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tahun 2039. — “Tentu saja, konsistensi ketidakhadiran Presiden Zokovy dari Presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Kepastian presiden dapat memastikan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat menarik investor. Inilah yang telah direncanakan pemerintah Zokovy sejauh ini. Menurut laporan Perpres terbaru dari Wells Fargo, termasuk posisi Jakarta, Presiden Yokowi juga mengatakan kepada para menteri berikut: “Tidak ada visi menteri, hanya visi presiden.” Ini penting, jadi tidak ada menteri yang bersikeras melanjutkan proyek untuk mentransfer ibukota ke Kalimantan Timur. Sampai saat ini, belum ada perdebatan tentang migrasi modal di antara asisten ke presiden. Dia mengatakan: “Untuk mengalihkan energi negara ke masalah yang lebih mendesak, seperti perang melawan pandemi Covid-19.” – Wells Fargo berharap bahwa setelah Perpres mengkonfirmasi, undang-undang komprehensif dapat dicabut. UU IKN diajukan ke DPR. Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan untuk modal baru dapat segera dialokasikan kembali untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *