TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, mendesak pemerintah untuk cermat menghitung dan mempertimbangkan rencana implementasi Food Park Kalimantan Tengah. Memang dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah berkali-kali melaksanakan proyek kebun pangan, namun hasilnya tidak sia-sia. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG yang lama hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Pembukaan lahan dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi persawahan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Syarief mengatakan: “Pemerintah harus belajar dari peristiwa masa lalu agar tidak terulang kembali.”

Menurut komentar direktur program PhD Teknik Pertanian Universitas Amada, ia juga mengatakan bahwa PLG dulu adalah rawa dan rawa, sangat rapi. Dan heterogen. Lahan suboptimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak dibuka pertama kali menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. “Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli dan sarjana di bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Agar kesalahan yang sama tidak terjadi di ladang padi-padian Mellock dan tercetak 1,2 juta hektar sawah,” ujarnya. Saya yang membidangi pertahanan juga mempertanyakan keputusan pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai departemen pangan utama, karena bidang ini bukan fungsi utama Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan memikul tugas berat untuk memperkuat pertahanan nasional. Selain itu, katanya, sebagai tambahan, pertempuran baru-baru ini antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan melintasi Laut Natuna Utara semakin intensif.

Dia juga percaya bahwa pertahanan nasional Kementerian juga harus fokus pada pengembangan industri pertahanan., Katanya. Syarief.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi departemen yang pertama. Padahal, Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan. “Kerja sama dan koordinasi sangat penting. Baik, tapi pemerintah harus memposisikan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya. Namun, jika pemerintah tetap menganggap Kementerian Pertahanan Negara sebagai departemen utama, kebijakan ini bisa jadi melanggar UU Ketahanan Nasional Nomor 3. Syarief Hasan menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *