JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengadakan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud, MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan perwakilan Panglima TNI. Pertemuan konsultasi dengan perwakilan polisi dan pimpinan MPR Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI Papua. (Untuk Papua). Rapat yang digelar pada Jumat (09/11/2020) di Ruang Sidang Pimpinan MPR Gedung Nusantara III, Capitol Senayan City, Jakarta tersebut bahkan dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan usai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa ke depan MPR RI Papua akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan turun tangan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

“Pemerintah dapat menggunakan jaringan ini sebagai mediator komunikasi politik sebagai anggota Papua, yang melibatkan seluruh aspek Papua, terutama pada dua hal penting. Masalah pertama adalah tentang pemeliharaan undang-undang otonomi khusus. No. Kedua, pemekaran Papua sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, ”ujarnya. … Dalam pertemuan tersebut, Bamsue melanjutkan bahwa pemerintah juga menyatakan sedang mempersiapkan Inpres untuk pembangunan Papua. Inpres akan mengintegrasikan pembangunan di Papua menjadi satu kesatuan tanpa perlu pengukuran tersendiri. Ia menambahkan: “Dengan munculnya Incres nanti maka pembangunan akan nyata dan kepentingan masyarakat Papua akan terasa.” – Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan tentang UU No. 21 sejak 2001 Sejak 1999 hanya sedikit pasal yang direvisi yaitu pasal 34. Apalagi dalam perluasan dana swadaya khusus. Oleh karena itu, dalam amandemen tidak ada narasi tentang pemekaran otonomi khusus Papua. Hanya dana. Otonomi Papua masih ada. Padahal, jelasnya.

Pasal berikutnya yang akan diubah adalah Pasal 76 tentang Pemekaran Papua. Itu lima daerah yang diatur undang-undang. Ketiga, kita sepakat merampingkan hubungan komunikasi di Papua tadi. Sekelompok lembaga MPR, disebut Pour la Papua, terdiri dari wakil rakyat Papua Barat dan Papua. Perbedaan pandangan menyatu dan menjalin kembali hubungan yang belum jelas Pemerintah, saya katakan padanya untuk menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti, yang merupakan implementasi formal.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *