TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia Syarief Hasan menyampaikan pandangannya tentang sistem keamanan maritim Indonesia pada webinar IOJI Selasa (30 Juni 2020). Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Maritime Justice Initiative ini bertajuk “Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Maritim Indonesia” -Yarief Hasan mengawali perspektifnya dengan menjelaskan potensi perairan Indonesia. Luas lautan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi, mencakup hampir 62% dari total luas daratan Indonesia. Sekitar 37% ikan hidup di sini, dan potensi penangkapan ikan tahunan adalah 65 juta ton. Ia mengatakan: “Potensi ini perlu dipupuk dengan baik, terutama di wilayah perbatasan Indonesia.” Di antara 10 negara tersebut, Indonesia baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Papua Nugini untuk menetapkan perbatasan laut yang lengkap. Syarief Hasan mengatakan: “Demi keamanan, batas-batas ini harus diperhatikan, terutama di perbatasan yang rawan masalah seperti Semenanjung Natuna Utara.”

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Natuna Utara (North Natuna) ) Perairan sering terganggu oleh negara lain. Misalnya, sepanjang 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 13 kali kapal patroli Vietnam mengantar nelayan ke kawasan ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Sejak akhir 2019 hingga awal 2020, pengawas biaya Tiongkok mendeportasi nelayan Indonesia ke perairan Natuna Utara pada puncaknya, yang melanggar Hukum Maritim Internasional (UNCLOS 1982). Kami bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus memperkuat badan keamanan maritim. Dengan begitu, tidak akan ada kapal dari negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia untuk illegal fishing tanpa izin, ” kata Syarief Hasan.

Anggota DPR RI, saya selaku Penanggung Jawab Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama dalam membangun sistem keamanan Indonesia, yaitu Polisi, militer, dan diplomasi. “Cara pertama yang perlu dilakukan untuk melindungi lautan Indonesia adalah dengan memperkuat kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia. Selama ini belum bersatu untuk melindungi lautan. Syarief Hasan.-Ia menilai sistem keamanan maritim Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan. Ada sekitar tujuh lembaga yang melindungi perairan Indonesia, namun belum ada sistem koordinasi yang baik untuk mendukungnya, sehingga seringkali hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan maritim dalam jumlah besar. Syarief Hasan mengatakan : “Semua badan keselamatan maritim harus menjadi pintu gerbang di bawah Bakamla (Badan Keselamatan Maritim).

Ia menilai Bakamla wa didirikan berdasarkan Perpres No. 178 Tahun 2014 dan kinerjanya belum maksimal. Selain itu, anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal, oleh karena itu anggaran dan one stop shop harus diadopsi. Mekanisme komando atau kesatuan komando digunakan untuk memperkuat sistem, sedangkan Bakamra, Polarut, KPLP, Dirjen Bea Cukai, KKP dan instansi lainnya dipimpin oleh Bakamra, sehingga kekuatan militer akan menimbulkan rasa aman dan intimidasi. Serta memperkuat pertahanan Indonesia khususnya di perbatasan.Meski demikian, ia tetap berkeyakinan Indonesia harus mengutamakan diplomasi untuk menghindari potensi perang, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Sungai Natuna Utara. -Perkuat keamanan maritim. Lembaga harus terus mengutamakan diplomasi. Memang, keamanan maritim juga terkait dengan politik, hukum, hubungan diplomatik, dan ekonomi. Anggota Dewan Senior Partai Demokrat Siriaf Hassan menyimpulkan: “Pemerintah harus didasarkan pada sejuta teman dan nol Semangat musuh, pelajari diplomasi pada SBY. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *