TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia dan anggota Komite Revolusi Demokrasi RI ke-8, Hidayat Nur Wahid mengucapkan terima kasih kepada Alhamdulillah atas keberhasilannya memperjuangkan 359 Bantuan Usaha Pendidikan (BOP). Daerah pemilihannya DKI Jakarta II (meliputi Jakarta tengah dan selatan) adalah lembaga pendidikan Islam. Hidayat menegaskan, bantuan tidak boleh dipotong. 359 lembaga pendidikan Islam yang mendapat bantuan operasional adalah Pondok Pesantren, Pesantren (MDT), dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ).

“Saya tegaskan akan ikut mengawasi bantuan ini agar tidak ada pemotongan apapun,” kata Hidayat, dia menyerap Pokja MDT (BPH Pokja), BPH Pokja TPQ Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan Musyawarah harian, sekaligus harapan para pengurus Panitia Pusat Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta Pada hari Sabtu dan Minggu (19-9-20).

Hidayat menjelaskan meski untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Semua lembaga pendidikan Islam di wilayah tengah sedang berjuang, namun sesuai persyaratan Kementerian Agama tidak semuanya akan lulus dan tidak akan disetujui oleh Kementerian Agama.Ternyata hanya 7 dari 12 pondok pesantren yang disediakan oleh kalangan berpenghasilan tinggi yang merupakan pesantren. Sekolah disetujui untuk bantuan. Pada saat yang sama, hanya 111 dari 142 tim multidisiplin yang diajukan yang disetujui untuk memberikan bantuan. Selain itu, dari 276 TPQ yang diajukan, hanya 241 yang disetujui untuk memberikan bantuan. Kecuali Masih ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang belum mendapatkan bantuan, individu berpenghasilan tinggi juga akan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya akan memberikan bantuan kepada siswa dan lembaganya, tetapi juga memberikan bantuan kepada para guru Alquran., Hingga tempat pendamping, dan rencana BOP ini dapat digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Silakan .

Hidayat menambahkan: “Saya setuju apakah rencana itu harus dilanjutkan tahun depan. Pasalnya, kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut juga akan terus berlanjut. Dengan covid-19 atau tanpa covid-19 “. Melayani individu-individu kaya sejak awal, partai politiknya mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama untuk mengupayakan pengelolaan anggaran negara yang adil (termasuk anggaran Kementerian Agama) Agar bisa mengimbangi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di era Covid-19, sekolah di bawah Kementerian Agama dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terkena Covid-19. Ia menyarankan agar Kementerian Agama mengalokasikan sebagian dari status anggaran untuk Pondok pesantren di dalam dan luar negeri (juga di Konstituensi Jakarta II), MD santri T, TPQ, Santri, Madrasah dan santri santri. “Ini membuktikan bahwa wakil rakyat tetap teguh mengabdi pada dakwah sesuai dengan kewenangan rakyat. Perjuangan tak melupakan pemilih. Namun karena ini adalah rencana pemerintah untuk menggunakan APBN, maka harus mengikuti aturan yang ada, harus berwenang, tidak boleh memotong pengeluaran, dll. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan Komite Kedelapan DPR, penerima manfaat akan menerima 100% pembayaran secara penuh. Dengan Menteri Agama. Oleh karena itu, jika ada yang mau memotong, Anda harus menolak dan melaporkannya kepada kami.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *