TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan negara dan negara Indonesia bergantung pada empat konsensus nasional yang dicapai oleh para pendiri negara (Pancasila, 1945 UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Karenanya, rasisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di Indonesia. Leistari mengatakan: “Saya tidak setuju bahwa masalah yang terjadi di Papua terkait dengan rasisme. Menurut saya pandangan ini tidak sepadan.” Leistari biasa disapa Leary dalam pidatonya, Minggu. (7/6).

Pidato Rerie melibatkan beberapa pernyataan di media sosial, pernyataan tersebut mengaitkan masalah rasisme yang diakibatkan oleh kematian George Floyd di Amerika Serikat dan masalah yang dihadapi oleh polisi Menyamakan. Banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Ruili, dari perspektif ras, suku dan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum pernah terlihat.

Rerie memahami dan tidak memungkiri bahwa berbagai masalah sedang terjadi di Papua. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen termasuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Rerie, jika anak etnis masih memiliki perbedaan dalam pembangunan Papua, maka harus dicari jalan keluarnya melalui dialog yang konstruktif. Sebuah kerangka kerja untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rerie menjelaskan, untuk Provinsi Papua dengan otonomi khusus, Provinsi Papua akan mendapatkan dana alokasi khusus setiap tahun yang akan terus meningkat sebesar 12,3 triliun rupee (2018), 12,66 miliar rupee (2019), dan 13,54 miliar rupee (2020). . Masyarakat Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi khusus dari pemerintah pusat.

Ia juga menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, ia menambahkan bahwa anak Papua memiliki hak atas kesempatan. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa bagi anak-anak masyarakat adat dari Indonesia bagian timur dari provinsi tersebut. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rerie menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua bahkan mendapat tambahan infrastruktur berupa jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia.

“Karena itu tidak ada ruang bagi rasisme untuk menjadi sumber kebijakan negara”, jelas Rerie.

Kesepakatan keempat negara adalah bahwa Pancasila adalah ideologi negara, UUD 1945 adalah konstitusi negara, NKRI adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah mata uang nasional. Rairi menjelaskan bahwa hal itu memerintahkan kita untuk mengabdi pada bangsa. Persatuan, terlepas dari ras, agama atau bahkan perbedaan etnis.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *