Wakil Ketua MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR Jakarta Jazilul Fawaid mengatakan, MPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara pembahasan Undang-Undang Usulan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menunda atau memberhentikan sementara pembahasan RUU tersebut, “Jazilul Fawaid (Jazilul Fawaid) pada Kamis (18/6/2020) membahas” RUU Kebijakan Ideologi Pancasra “yang diselenggarakan oleh PP IPNU Diskusi virtual digelar di. Ini isu sensitif, jadi harus hati-hati saat membahas proses dan isinya. Ia, jika proses sosialisasi merugikan masyarakat, apalagi pada pandemi Covid-19 seperti sekarang, maka akan Berbahaya .

“Jika sosialisasi buruk, itu seperti membuka kotak Pandora. Menurut PBNU, hal ini memutus hubungan yang sudah kuat, karena negara ini disebut darul mitzaq, negara perjanjian. Pancasila merupakan kalimat yang mempersatukan perbedaan ras, suku, budaya dan agama. Juga dikenal sebagai Liga Utama Mishajeon Gorizozo. Disebut nilai dasar karena tidak dapat direduksi menjadi hukum. Jazirul mengatakan, gagasan Pancasila tetap penting untuk dipantulkan, namun baik dalam bentuk hukum maupun melalui MPR dapat diadopsi untuk mengamandemen konstitusi dan memasukkan sifat teknis.

“Untuk alasan apa, ketika presiden dinobatkan, ketika presiden MPR dilantik, tidak ada kata-kata kesetiaan kepada Pancasila. Ini tidak ditemukan dalam semua sumpah. Padahal, IPNU, PBNU Dalam pengukuhannya, ia mengatakan karena Pancasila. – Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana merumuskan rumusan yang benar untuk memajukan Pancasila. Diakuinya, bukan pertanyaan yang mudah untuk mengemukakan pertanyaan tersebut. Apalagi, saat ini Dalam drafnya, berbagai kalangan menolaknya. -Semua ormas Islam menolak. Bahkan pensiunan perwira TNI juga menolaknya karena tahu sisi historisnya, “kata Jazrul .

“, sebenarnya, Menurut saya, kalimat ini baru saja berhenti. Apalagi pada pandemi. Ketika keadaan kembali normal, kita bisa membaca keadaan dan silaturahmi bisa terus berlanjut sehingga sosialisasi pemikiran “Kalau Pancasila mau dibentuk di RUU Bisa lebih jelas. Sejauh ini tidak jelas karena teksnya kurang jelas. Hingga publik tidak lagi jelas, ”jelasnya. Padahal, hal-hal yang berkembang di masyarakat telah menimbulkan berbagai konflik, termasuk pertanyaan apakah Komunis ingin bangkit atau sekuler.

“ Kami sangat setuju dengan BPIP Jika ada, untuk dilindungi undang-undang harus dibahas secara matang agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena jika disalahpahami sama saja dengan memecahnya menjadi hal-hal yang rapi, yang terlalu membingungkan. Ketakutan tidak sama meski ini prinsip dasarnya, ”ujarnya. Jazilul mengatakan MPR juga salah satu tugas. Penguatan pilar kebangsaan. Sebelum lahir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ada lembaga yang terdiri dari presiden. Kelompok Kerja Kepresidenan (UKP-PIP) yang bertanggung jawab atas pengembangan ideologi Pancasila. Dengan MPR, status UK-PIP dinaikkan melalui keputusan presiden, dan lahirlah BPIP.

“Beberapa teman DPR percaya bahwa BPIP ini Tidak hanya perlu terpilih kembali menjadi presiden, tapi juga perlu undang-undang agar BPIP bisa memiliki posisi yang kuat. Kalau hanya sesuai Perpres, masa depan resep presiden dicabut. Jazilul menyebutkan bahwa Pancasila memiliki pasang surut dan dinamika. Menghadapi komunisme, lahirlah Pancasila, dan lahirlah Ketetapan MPR No. II / Ketetapan 1978 (P4) tentang pedoman hidup dan praktek Pancasila. Di era reformasi, Tap II dicabut, sehingga P4 sudah tidak ada lagi.

“Sekarang P4 tidak ada, jelas ada kekacauan. Dunia sudah memasuki sistem global. Beberapa orang khawatir nasionalisme dan pancasila akan tergerus. Ia mengatakan bahwa globalisasi pidato melahirkan BPIP. – Kini UU HIP ada di bidang akademik. Saat disusun, pihaknya mempertanyakan judul tersebut karena pada awalnya bukan UU HIP, melainkan perkembangan ideologi Pancasila .- “Lebih teknis. Jenis seperti P4. Ketika rumusan berganti judul menjadi nama sekarang, selain menyimpang dari tujuan semula penguatan BPIP, filosofi juga berubah, sehingga wajar jika yang menerangkan ateisme, anti teisme, dan hukum sekuler, karena tidak ada di TAP MPRS. Larangan persekutuanDia berkata.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *