JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila” (HIP) guna meredam segala macam kemunculan di masyarakat. Pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada upaya penanggulangan pandemi Covid-19, serta konsentrasi pemerintah secara keseluruhan serta berbagai komponen bangsa juga harus diarahkan ke sana. Pikat hadirin dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI, dan PHDI. Serta ormas nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta tokoh dan cendekiawan. Bamsoet mengatakan di Jakarta, Rabu (17/6/20). Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan Presiden MPR ini mengemukakan: Berbagai kritik dan pandangan terhadap UU HIP ada di masyarakat Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap secara arif melalui dialog terbuka agar mampu membentuk saling pengertian.Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan organisasi lain terhadap UU HIP dipandang meremehkan Pancasila, yaitu Tidak bisa dipungkiri, namun harus disimak dan dikaji lebih dalam lagi.

“Pancasila sebagai dasar negara masuk dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menjiwai seluruh isi UUD NRI. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga ideologi Pancasila tidak dapat dituangkan dalam undang-undang. Pancasila dan nilainya dapat dimaklumi, karena pandangan ini bukanlah pandangan yang dapat dengan mudah dibantah. Apalagi ditolak mentah-mentah. “Bahkan. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan ahli hukum ketatanegaraan harus dilakukan agar kita“ tidak salah mengambil langkah, ”jelas Bamsoet.

Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI menyatakan jika RUU ini akan selalu bersifat fundamental dan substantif. Kalau ada amandemen, penanggung jawab MPR ikut mengawal … “Saya dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Prabowo Subianto) punya pandangan yang sama. Saat itu Ketua MPR melakukan rapat di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi, ”jelas Bamsoet.

Panitia ahli KAHMI menjelaskan bahwa pandangannya dan Prabowo Subianto sama dalam mendukung pembentukan payung hukum bagi badan BPIP, bersifat teknis. Undang-undang hanya mengatur pedoman. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Bukan undang-undang tentang banjir ideologi seperti saat ini.

“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah DIM mau mendengarkan tuntutan semua aspek masyarakat. Disusun, bisa juga mengembalikan atau mengubah esensinya. Bonsout berkata: “Sekarang, RUU tersebut telah kembali ke RUU pembangunan ideologis Pampasila tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini telah menjadi konsensus nasional dan konsensus para pendiri negara.” -Wakil Presiden Pemuda Pancasila juga aktif Menanggapi pandangan pemerintah bahwa perlu adanya RUU MPRS No XXV / MPRS / 1966 dalam penyusunan RUU Ideologi Pancasila ke depan. Tahap legislatif sudah dibahas dengan pemerintah. Larangan komunis di Indonesia adalah keputusan akhir, karena menurut TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966.

“Oleh karena itu tidak ada lagi informasi tentang RUU pembangunan ideologi Pancasila tidak memperhitungkan asumsi larangan komunisme yang akan membuka ruang bagi kebangkitan komunisme. Jika semua pihak menghormati konsensus nasional yang ditetapkan oleh TAP MPR, maka isu komunisme seharusnya bisa Ini harus diselesaikan, bukan menjadi momok. ”Bamsoet menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *