TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid prihatin dengan situasi perempuan dan anak, termasuk anak yatim piatu. Terutama dalam wabah Covid-19 yang sedang berlangsung. Pasalnya, dalam pandemi Covid-19, perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar. Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menyarankan agar negara harus ada, melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan memerintahkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Perempuan dan Anak. Otorisasi. Jika Departemen PPP menambah jumlah program untuk perempuan dan anak (termasuk yatim piatu), anggaran bisa selesai. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan yang mencapai 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak (termasuk anak yatim piatu), mereka terserap sepenuhnya dan berdampak positif bagi perempuan dan anak. -Kami mendukung anggaran kementerian. Telah diusulkan. Dalam hal penerima manfaat (yaitu anak-anak dan perempuan), angka ini telah melebihi 51% dari penduduk Indonesia, tetapi anggaran Kementerian PPPA (Rp 279,5 miliar) sebenarnya kurang dari anggaran cabang kementerian lain (misalnya, Sosial Berdayakan Ditjen Kemensos (Rp 4062 crore), ”kata Hidayat dalam sambutannya, Senin (5/10). – Anggota Panitia VIII DPR-RI ini mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dari Bali, diberikan bantuan kepada lembaga-lembaga Islam di Jakarta yang merupakan kelanjutan dari contoh para pendiri negara. Batas teritorial dan agama ketika mengadopsi kebijakan nasional. Selama periode 2009-2014, Menteri Sosial adalah Habaib ( Yakni Habib Salim Segaf Jufri) yang juga memberikan bantuan kepada non-Muslim di Papua dan Bali saat itu.Ini adalah cara mengamalkan sila kelima Pancasila. Prinsip tersebut memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. -Hidayat mengatakan bahwa secara historis, anggota BPUPK dari semua aliran, ras, dan agama telah sepakat bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menjadi negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memajukan publik bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan dan pendidikan.Ini salah satu makna Pancasila dan ormas keagamaan yang memerintahkan pembentukan negara demokrasi di badan eksekutif dan legislatif untuk memperkuat dan membantu menyelesaikan masalah yang ada.

“Oleh karena itu, PPPA harus dilaksanakan Semua pihak dalam program pendampingan Kementerian yakin untuk melakukan hal ini untuk pembangunan berkelanjutan. Kalaupun jumlahnya tidak memenuhi semua persyaratan, namun jika dilaksanakan dengan benar dan benar, angka ini telah “terbukti bagi penduduk (perempuan dan anak) Sangat membantu.) Oleh karena itu, pada tahun anggaran berikutnya, semoga dapat menjadi dalil yang kuat untuk melanjutkan rencana, meningkatkan anggaran, dan meningkatkan kesejahteraan. Ini juga merupakan implementasi ajaran agama terkait kehormatan perempuan dan perlindungan anak (termasuk anak yatim piatu). .

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *