RI Hidayat Nur Wahid, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan keprihatinan tentang pengakuan Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi yang tak berdaya, yang menolak untuk menolak kedatangan pekerja asing Cina dalam bencana nasional ke-19.

Hidayat juga menyatakan keprihatinannya tentang hal ini dan meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menginvestigasi investigasi media Korea Selatan terhadap tuduhan diskriminasi dan perbudakan serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara Indonesia yang mengibarkan bendera Tiongkok. Selain itu, dugaan kekerasan menyebabkan tubuh korban “dibuang” keluar dari kapal.

“Masalah ini perlu diselidiki sepenuhnya. Urusan luar negeri dapat bekerja sama dengan pihak berwenang Korea atau komunitas internasional terkait lainnya,” kata Hidayat dalam siaran pers. Dia menyampaikan pidato di Jakarta pada Kamis (7/5).

Hidayat di daerah pemilihan kedua Jakarta juga merupakan anggota Partai Progresif Demokrasi Republik Indonesia.Meskipun hukum internasional menetapkan pembuangan mayat selama transportasi kapal, jika hasil investigasi menunjukkan bahwa berita itu benar, pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan serius sesuai dengan hukum. Tuntut perbudakan atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia pekerja migran Indonesia. “Jika ini masalahnya, itu harus dianggap serius secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bukti bahwa negara melindungi semua orang Indonesia. “Sidayat menambahkan.-Selain itu, Sidayat, yang biasa dikenal sebagai HNW, mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa tanggung jawabnya adalah Oias, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warga negara Indonesia. Media Korea melaporkan Kasus perbudakan rupanya merusak wajah semua orang Indonesia. Kekayaan bersih yang tinggi menyesali kejadian ini karena sangat kontras dengan perlakuan pemerintah Republik Indonesia oleh pekerja Tiongkok yang datang ke Indonesia. Hanya di era Covid-19, pekerja asing dari Tiongkok Selalu ada banyak “karpet merah” dari pemerintah Indonesia yang bekerja di Indonesia. Monkumham bahkan mengeluarkan undang-undang menteri. Menurut rencana strategis, PTG melarang PTG untuk terus bekerja di Indonesia, yang ternyata merupakan PTG Cina.

Sebelumnya, sebuah media Korea Selatan melaporkan adanya perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Cina.Pekerja Indonesia menjadi sasaran diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi dan bahkan kematian, dan tubuh mereka “dibuang” ke laut. Tidak seperti pekerja Cina, pekerja Indonesia harus bekerja lembur selama lebih dari 11 jam sehari, upah mereka rendah, dan air laut yang mereka minum juga sangat rendah.Hal ini tampaknya berbeda dengan pekerja Indonesia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *